PENDIDIKAN LINGKUNGAN SEBAGAI INSTRUMEN HUKUM PENCEGAHAN: STUDI PADA PENCEGAH KRISIS PLANET RT 08 RW 04 MALAKA JAYA
DOI:
https://doi.org/10.46576/lj.v6i2.8283Keywords:
Pendidikan Lingkungan, UU PPLH, Rukun Tetangga, Budaya Hukum, Instrumen PencegahanAbstract
Krisis lingkungan global menuntut pergeseran instrumen hukum dari pendekatan represif ke preventif-edukatif. Penelitian ini menganalisis kedudukan yuridis pendidikan lingkungan dalam UU No. 32 Tahun 2009 (UU PPLH) serta efektivitasnya pada tingkat komunitas melalui metode yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik "Pencegah Krisis Planet" di RT 08 Malaka Jaya merupakan implementasi konkret Pasal 65, 67, dan 70 UU PPLH sebagai instrumen pencegahan administratif non-pidana yang efektif mengisi kekosongan hukum (legal gap) di wilayah padat penduduk. Integrasi legalitas Rukun Tetangga sebagai Lembaga Kemasyarakatan, regulasi mikro melalui Blueprint pembangunan, dan transparansi digital terbukti mentransformasi budaya hukum warga menjadi kepatuhan sukarela. Secara empiris, inisiatif mandiri ini berhasil mengelola 6 ton sampah organik per tahun dan mengonservasi air melalui melalui 43 titik biopori, 3 sumur resapan dalam, serta drainase biru-hijau yang terintegrasi. Model ini menghasilkan green returns bagi negara melalui efisiensi biaya pemulihan lingkungan, sehingga perlu direplikasi sebagai strategi mitigasi krisis ekologi di tataran lokal.References
Friedman, L. M. (1975). The Legal System: A Social Science Perspective. Russell Sage Foundation.
Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group.
Samekto, A. (2019). Hukum Lingkungan. Universitas Terbuka.
Soekanto, S. (2006). Pengantar Penelitian Hukum. UI Press.
Jurnal Ilmiah
Ladewi, Y., Supriadi, T., Sjam, J. M. E., Welly, Agista, & Subowo, H. (2020). The effect of accountability and transparency of village fund management. The International Journal of Accounting and Business Society, 28(2), 45-66. https://doi.org/10.21776/ub.ijabs.2020.28.2.3
Suárez-Perales, I., Valero-Gil, J., Leyva-de la Hiz, D. I., Rivera-Torres, P., & Garcés-Ayerbe, C. (2021). Educating for the future: How higher education in environmental management affects pro-environmental behaviour. Journal of Cleaner Production, 321, 128972. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.128972
Van De Wetering, J., et al. (2022). Does environmental education benefit environmental outcomes in children and adolescents? A meta-analysis. Journal of Environmental Psychology, 81, 101782. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2022.101782
Wang, Q., Niu, G., Gan, X., & Cai, Q. (2022). Green returns to education: Does education affect pro-environmental attitudes and behaviors in China? PLOS ONE, 17(2), e0263383. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0263383
Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69.
Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.
Kementerian Dalam Negeri. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2022). Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
Kelurahan Malaka Jaya. (2024). Surat Keputusan Lurah Malaka Jaya Nomor 50 Tahun 2024 tentang Pembentukan Kelompok Tani Bersama Tumbuh Maju.
RT 08 Malaka Jaya. (2023). Blueprint Pembangunan RT 08 Malaka Jaya 2023-2029. Dokumen Internal. Jakarta.
RT 08 Malaka Jaya. (2025). Laporan Tahunan Pengelolaan Sampah Organik RT 08 Malaka Jaya. Dokumen Internal. Jakarta.
