Kepastian Hukum Kepemilikan Tanah dalam Kasus Sertipikat Ganda (Studi Putusan PN Semarang Nomor 237/Pdt.G/2024)

Adisti Puspa Setyawan; Aisyah Nisrina AS; Erpuat Erpuat

doi:10.46576/lj.v7i1.8561

Kepastian Hukum Kepemilikan Tanah dalam Kasus Sertipikat Ganda (Studi Putusan PN Semarang Nomor 237/Pdt.G/2024)

Adisti Puspa Setyawan, Aisyah Nisrina AS, Erpuat Erpuat

Abstract

Sertipikat hak milik (SHM) merupakan alat bukti hak atas tanah yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Namun, dalam praktik masih terjadi penerbitan Sertipikat ganda yang menimbulkan sengketa dan menguji tingkat kepastian hukum bagi pemegang hak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum SHM sebagai alat bukti hak serta menelaah pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024 terkait adanya tumpang tindih antara SHM dan Sertipikat hak guna bangunan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem pendaftaran tanah di Indonesia menganut publikasi negatif bertendensi positif, pengadilan tetap berwenang menilai keabsahan Sertipikat berdasarkan fakta yuridis dan riwayat perolehan hak. Putusan tersebut menegaskan bahwa kepastian hukum SHM tidak bersifat absolut apabila terbukti terdapat cacat administratif atau tumpang tindih hak atas tanah.

Keywords

Sertipikat Hak Milik, Sertipikat Ganda, Kepastian Hukum, Pendaftaran Tanah, Putusan Pengadilan.

Full Text:

PDF

References

Annisa, Sitti, Ahmad Rustan, Rudi Iskandar Ichlas, and Wahyudi Umar, ‘Analisis Hukum Terbitnya Sertifikat Ganda Dan Mekanisme Penyelesaiannya’, Jurnal Hukum Lex Generalis, 5.9 (2024)

Chairunnisa, Refi Rafika, Muhammad Yamin, and Rosnidar Sembiring, ‘Analisis Yuridis Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 212/Pasar Pangururan Yang Diterbitkan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir Ditinjau Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 35/g/2020/Ptun-Mdn Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap’, Jurnal Hukum Lex Generalis, 6.9 (2025)

Dalimunthe, Ahmad Nawawi, and Ramadani Ramadani, ‘Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 115/G/2023/PTUN. MDN Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Perspektif Fiqh Siyasah’, Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, 9.1 (2025), 231–42

Febriyanto, Harry Isha, Putra Hutomo, and Refki Ridwan, ‘Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Hak Atas Tanah Yang Diterbitkan Dari Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap’, Case Law: Journal of Law, 6.1 (2025)

Gusmara, Gregorius Gregorius Rianggi, Rahayu Subekti, and Andina Elok Puri Maharani, ‘Analisis Perlindungan Hukum Atas Pendaftaran Tanah Dengan Sistem Publikasi Negatif Yang Berlaku Di Indonesia’, Jurnal Hukum Bisnis, 12.05 (2023), 1–8

Haikal, Muhammad, Mita A Dewi, and Nur Hidayat, ‘Peran Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Meningkatkan Keadilan Akses Tanah Bagi Masyarakat Jember’, Journal of Indonesian Social Society (Jiss), 2.3 (2023), 126–30

Hartanto, David Kurniawan, and Sri Wahyu Handayani, ‘Efektivitas Pendaftaran Hak Atas Tanah Dalam Mencegah Praktik Mafia Tanah Di Indonesia’, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3.5 (2025), 6932–39

Kapahang, Andrea Injilia Tessalonika, Wulanmas A P G Frederik, and Nelly Pinangkaan, ‘Tinjauan Hukum Sertifikat Ganda Atas Kepemilikan Tanah Menurut Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan’, LEX PRIVATUM, 15.5 (2025)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, ‘Laporan Kinerja Kementerian ATR/BPN Tahun 2023’ (Jakarta, 2023)

Kurnia, Yuniva, and Fifiana Wisnaeni, ‘Upaya Badan Pertanahan Nasional Dalam Mencegah Terjadinya Sertifikat Ganda Pada Program PTSL’, Notarius, 18.1 (2025), 174–91

Maharani, Farah Diba, and Teddy Anggoro, ‘Pembatalan Sertipikat Tanah Oleh Kantor Pertanahan Tanpa Adanya Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap’, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 12.2 (2024), 223–38

Ningputri, Essy Ayudyah, and Budi Santoso, ‘Tanggung Jawab Badan Pertanahan Nasional Terhadap Kendala Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)’, Notarius, 15.2 (2022), 874–82

Pangidoan, Daniel, Wira Franciska, and Putra Hutomo, ‘Analisis Yuridis Dalam Penyelesaian Sengketa Sertipikat Ganda Hak Atas Tanah Di Pengadilan Negeri’, SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum, 1.2 (2022), 105–19

Rahmi, Maulida Anggun Nur, and Aminah Aminah, ‘Perlindungan Hukum Pemilik Sertipikat Hak Atas Tanah Terdahulu Yang Overlapping (Studi Kasus Pada Putusan PTUN No. 67/G/2017/PTUN. SMG)’, Notarius, 17.2 (2024), 841–56

Rizki, Kiki, Rini Irianti Sundary, Jafar Sidik, Lina Jamilah, and Yeni Yunithawati, ‘Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dengan Terbitnya Sertifikat Ganda Berdasarkan Asas Kepastian Hukum’, Jurnal Aktualita, 3.1 (2020), 688–704

Ruing, Tegis M Olla, Saryono Yohanes, and Yohanes G Tuba Helan, ‘Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Sertifikat Ganda Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Putusan Nomor 5/TF/2023/PTUN. KPG)’, JURNAL HUKUM PROYURIS, 6.1 (2024), 101–11

Sa’diyah, Adibatus, and Aminah Aminah, ‘Sengketa Tanah Bersertipikat Ganda (Analisis Putusan Pengadilan Negeri No. 134/Pdt. G/2019/Pn Amb)’, Notarius, 17.1 (2024), 462–79

Syukur, Amalia Nurfitria, Nia Kurniati, and Yusuf Saepul Zamil, ‘Perubahan Sistem Pendaftaran Tanah Menuju Publikasi Stelsel Positif Di Indonesia’, Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan, 15.1 (2024), 97–116

Wulandari, Arlenne Devillya, Oktania Ramadhani Pamujaningtyas, and Moh. Imam Gusthomi, ‘Identifikasi Penyebab Sertifikat Ganda Dan Strategi Pengawasan Internal Asn Untuk Mencegah Tumpang Tindih’, Jurnal Dimensi Hukum, 8.11 (2024), 53–60

Zahra, Mutia, and Ery Agus Priyono, ‘Kepastian Hukum Atas Status Tanah Adat Setelah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria’, Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, 9.1 (2025), 131–46

DOI: https://doi.org/10.46576/lj.v7i1.8561