PENGATURAN SISTEM OUTSOURCING DALAM PP NOMOR 35 TAHUN 2021 DITINJAU DARI TEORI DISPERSI DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN

Sugeng Santoso; Wafi Faisal Falah; Satijah Satijah; Aryuko Prizky Akbar

doi:10.46576/lj.v6i2.8463

PENGATURAN SISTEM OUTSOURCING DALAM PP NOMOR 35 TAHUN 2021 DITINJAU DARI TEORI DISPERSI DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN

Sugeng Santoso, Wafi Faisal Falah, Satijah Satijah, Aryuko Prizky Akbar

Abstract

Perkembangan hubungan kerja dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia mengalami perubahan signifikan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Salah satu perubahan penting adalah pengaturan mengenai sistem outsourcing dan perjanjian kerja yang berdampak terhadap perlindungan tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan sistem outsourcing dalam PP No. 35 Tahun 2021 ditinjau dari teori dispersi dalam hukum ketenagakerjaan serta mengkaji ketentuan perjanjian kerja (PKWT dan PKWTT) yang berpotensi melemahkan perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan outsourcing dalam PP No. 35 Tahun 2021 menunjukkan adanya dispersi tanggung jawab antara pemberi kerja dan perusahaan alih daya, sehingga berpotensi mengurangi kepastian perlindungan bagi pekerja. Selain itu, fleksibilitas pengaturan PKWT memperkuat posisi pengusaha dan berpotensi melemahkan perlindungan hukum pekerja outsourcing.

Keywords

Hukum Ketenagakerjaan, Outsourcing, PP No. 35 Tahun 2021, Teori Dispersi, Perlindungan Pekerja.

Full Text:

PDF

References

Asikin, Zainal. 2016. Dasar-Dasar Hukum Perburuhan. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Davidov, Guy. 2016. A Purposive Approach to Labour Law. Oxford: Oxford University Press.

Freedland, Mark, dan Nicola Kountouris. 2011. The Legal Construction of Personal Work Relations. Oxford: Oxford University Press.

Ford, Michael. 2020. “The Fissured Worker: Personal Service Companies and Employment Rights.” Industrial Law Journal 49 (1): 35–85. https://doi.org/10.1093/indlaw/dwz022.

Husni, Lalu. 2014. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Irawan, Muzwar, and Maltus Hutagalung. 2025. “Implementation of the Policy on the Elimination of Outsourcing in Indonesia: Impact on Employment and Employers.” Lex Journal : Kajian Hukum Dan Keadilan 9 (3): 424–34. https://doi.org/10.25139/lex.v9i3.10790

Khakim, Abdul. 2014. Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Liana, and Prasetijo Rijadi. 2025. “LEGAL PROTECTION for FIXED-TERM EMPLOYMENT CONTRACT (PKWT) WORKERS in OUTSOURCED COMPANY TRANSFERS FOLLOWING the ENACTMENT of INDONESIAN LAW NO. 6 of 2023.” Journal of Law Theory and Law Enforcement 4 (2): 47–65. https://doi.org/10.56943/jlte.v4i2.804

Romadhoni, Moh. Risqi Fadjar, Yohana Puspitasari Wardoyo, and Radhityas Kharisma Nuryasinta. 2024. “Implementation of Compensation for Workers Ending Contract Early: Labor Law Perspectives.” Indonesia Law Reform Journal 4 (3): 229–42. https://doi.org/10.22219/ilrej.v4i3.36139.

Sutedi, Adrian. 2011. Hukum Perburuhan. Jakarta: Sinar Grafika.

Triasmono, Hari, Yovita Mangesti, Ferry Febriansyah, Richard Tomlins, and Nazli Bin. 2024. “Legal Reforms for Preventing Employer Abuse: Crafting a Socially Just Employment Law Framework.” Journal of Law and Legal Reform 5 (3): 1331–68. https://doi.org/10.15294/jllr.v5i3.4321.

Vyas, Lina. 2018. “Outsourcing of Human Resource Management.” Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance, 4471–75. https://doi.org/10.1007/978-3-319-20928-9_2546.

Widagdo, Gatot Subroto. 2025. “LEGAL CERTAINTY of the IMPLEMENTATION of FIXED-TIME EMPLOYMENT AGREEMENTS after the LABOR CREATION ACT of 2023.” Awang Long Law Review 7 (2): 508–16. https://doi.org/10.56301/awl.v7i2.1886

Weil, David. 2014. The Fissured Workplace: Why Work Became So Bad for So Many and What Can Be Done to Improve It. Cambridge: Harvard University Press.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

DOI: https://doi.org/10.46576/lj.v6i2.8463