ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN OLEH PPNS DI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Herry Shan Jaya; Alvi Syahrin; Edi Yunara; Jelly Leviza

doi:10.46576/lj.v4i1.4193

ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN OLEH PPNS DI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Herry Shan Jaya, Alvi Syahrin, Edi Yunara, Jelly Leviza

Abstract

Crime is a common problem in society and can be committed by anyone, both the perpetrator and the victim. Criminal policy used in tackling crime in Indonesia consists of two methods, namely preventive and repressive. In its implementation, it involves crime prevention investigators, police investigators, and civil servants (PPNS). However, the problem is the overlap between police investigators and PPNS because both have different authorities in conducting investigations. One of the well-known PPNS in Indonesia is the Road Traffic and Transport PPNS. In handling traffic and transport criminal offences, the investigation is carried out by two investigation agencies in accordance with Article 259 paragraph 1 of Law 22/2009 on traffic and transport. In the implementation of crime policy, it is important to coordinate activities between police and PPNS investigators to avoid overlapping authority. The role of the community in preventing crime by reporting suspicious activities to the authorities is also very important. In this way, it is hoped that the public can prevent crime by reporting suspicious activities to the authorities.

Keywords

Keywords: Investigator, Police Investigator, Traffic.

Full Text:

PDF

References

Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Perkembangannya, (Jakarta: Sofmedia, 2012

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002)

Edi Setiadi Dan Dian Andriasari, Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013). Edi Nursalam, Revitalisasi Kewenangan PPNS LLAJ, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2007) Fuad Usfa Dan Tongat, Pengantar Hukum Pidana, (Malang: UMM Press, 2004) Indroharto, Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta: Pustaka Harapan, 1993)

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1988)

Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981). Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011)

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurumateri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008) S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, (Jakarta: Alumni, 1982) Jurnal Ervindo Delpiro dan Emmilia Rusdiana, “Kajian Yuridis Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Tindak Pidana Perpajakan Dikaitkan Dengan KUHAP” Jurnal Novum, Volume 8 No. 4 (2021). Jan Remmelink, Hukum Pidana : Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003) Stella Theresia Karisoh dan Marnan A.T. Mokorimban Victor D. Kasenda, “Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Lalulintas Dan Angkutan Jalan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”, Lex Crimen Vol.XII/No.2/Mei/2023 Siti Maimana Sari Ketaren, ”Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan Dan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan”, Dalam USU Law Journal Vol. II-No.2, November 2013 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

DOI: https://doi.org/10.46576/lj.v4i1.4193