KEDUDUKAN HUKUM SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN WARIS YANG DIBUAT OLEH NOTARIS BERDASARKAN PASAL 1057 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN PASAL 15 (1) UU NOMOR II TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS

Ana Maria Clarisa Dhiu Sawi; Tahegga Primananda Alfath; Sri Wahyu Jatmikowati

doi:10.46576/lj.v7i1.9396

KEDUDUKAN HUKUM SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN WARIS YANG DIBUAT OLEH NOTARIS BERDASARKAN PASAL 1057 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN PASAL 15 (1) UU NOMOR II TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS

Ana Maria Clarisa Dhiu Sawi, Tahegga Primananda Alfath, Sri Wahyu Jatmikowati

Abstract

This research examines the legal standing of a declaration of inheritance refusal deed made by a notary based on Article 1057 of the Indonesian Civil Code. The issue studied is whether a notarial deed can serve as a valid legal instrument for inheritance refusal, and what legal consequences arise from such a deed under civil inheritance law. This study uses a normative legal research method with statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials analyzed consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are interpreted descriptively and qualitatively. The findings show that inheritance refusal under Article 1057 of the Civil Code must be expressed clearly through a statement submitted to the district court registry, as required by law. Therefore, a notarial deed of inheritance refusal functions primarily as written evidence of the heir’s intention, but it does not automatically replace the formal procedure required by law. Accordingly, a notarial deed of inheritance refusal has evidentiary value as an authentic deed regarding the existence of the statement, yet it does not by itself produce legal consequences of inheritance refusal unless the statutory procedure is fulfilled. In this context, the notary must ensure that the contents of the deed reflect the parties’ intentions and do not conflict with applicable laws and regulations.

Keywords

Inheritance Refusal, Notarial Deed, Article 1057 Civil Code, Heir, Legal Standing

Full Text:

PDF

References

Buku

Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2015.

Peraturan Peundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Journal articles:

Amin Slamet, “Peralihan Hak Milik Atas Tanah Yang Berasal Dari Warisan”, Jurnal Legalitas 5, nomor 2, Tahun 2020.

Atikah Rahmi, Chairunnisa, Hukum Waris Perdata, UMSU Press, Medan, 2024.

Eman Suparman, Intisari Hukum Waris Indonesia Bandung: Armico, Tahun 1985.

I Gusti Kade Prabawa Maha Yoga, Afifah Kusumadara, and Endang Sri Kawuryan, “Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Untuk Warga Negara Indonesia,” JIPPK 3, nomor 2 Tahun 2018.

J. Satrio, Hukum Waris, Alumni, Bandung, 1992.

Jodi Lux, Harta Warisan yang Ditolak oleh Ahli Waris dalam Perspektif KUHPerdata (Tesis, UMSU)

Praninditya Estri Fauzia, Keabsahan Akta Pembagian Hak Waris Yang dibuat oleh Notaris sebagai Dasar Peralihan Hak Atas Tanah, Vol. 7 No. 3 Tahun 2025

Sovia Febrina Tamaulina Simamora, “Surat Keterangan Hak Waris Dalam Ketentuan Hukum Waris Nasional”, Visi Sosial dan Humaniora (VSH) 3 nomor 2 Tahun 2022.

Talitha Sapphira Zada, Lita Tyesta ALW., Adya Paramita Prabandari, “Penolakan Waris Oleh Ahli Waris Yang Berada Di Luar Negeri Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, Vol. 14 No. 2, 2021.

Yulia Mirwati, Yontri Faisal, Hukum Waris Ab Intestato di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2022, hal. 27 dalam Atikah Rahmi, Chairunnisa, Hukum Waris Perdata, UMSU Press, Medan, 2024.

World Wide Web:

“Aturan Hukum Ahli Waris Tolak Warisan dan Prosedur Menolak Warisan,” Hukumonline, 11 Mei 2023 diakses pada tanggal 06-05-2026 pada pukul 21.00.

DOI: https://doi.org/10.46576/lj.v7i1.9396