PENDAMPINGAN KOMPETENSI LEGAL DRAFTING SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN IMPLEMENTASI FUNGSI LEGISLATIF DESA
DOI:
https://doi.org/10.46576/rjpkm.v4i2.2904Keywords:
Pelatihan, Kompetensi Legal Drafting, Fungsi Legislasi DesaAbstract
Dalam struktur pemerintahan di bawah kabupaten atau kota, Pemerintah Desa merupakan aktor penting dalam pengaturan dan penyelenggaraan kebijakan di tingkat bawah. Tetapi ketercapaian pemenuhan produk kebijakan desa yang ideal sulit terwujud disebabkan perangkat desa, khususnya di Kabupaten Banyumas belum memiliki kapasitas yang sesuai seperti kapasitas dalam pengetahuan dan kompetensi Legal Drafting. Oleh karena itu, civitas akademik Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto melaksanakan kegiatan pengabdian yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan keterampilan aparatur desa mengenai legal drafting agar pengelola desa dapat melaksanakan fungsi otonomi desa dengan lebih baik. Metode yang digunakan adalah pelatihan dan pendampingan kompetensi legal drafting dengan sasaran kegiatan merupakan aparatur desa di Desa Kedungwringin Kec. Patikraja Kab. Banyumas dan Desa Bojongsari Kec. Kembaran Kab. Banyumas. Hasil dari pengabdian ini adalah meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan keterampilan peserta mengenai legal drafting dan penggunaannya dalam penyusunan produk hukum desa
References
Abriani, N., Anggorowati, A., & Wardani, N. P. (2018). Tata Kelola Arsip Kantor Desa di Wilayah Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas dalam Mewujudkan Tertib Arsip Desa. Khazanah: Jurnal Pengembangan Kearsipan, 11(1), 26. https://doi.org/10.22146/khazanah.41536
Andriany, Dewi. (2015). “Pengembangan Model Pendekatan Partisipatif Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Kota Medan Untuk Memperbaiki Taraf Hidupâ€. Posiding Seminar Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (Snema) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang SNEMA-2015 Padang-Indonesia. ISBN: 978-602-17129-5-5
Arsani, U.S. (2017). “Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Tata Kelola Dana Desa (Studi Di Desa Rawalo, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas)â€. Tesis Program Studi S2 Departemen Politik Dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta . Diakses 10 Agustus 2022. Http://Etd.Repository.Ugm.Ac.Id/
Indranika, D. B., Puspita, D. R., & Faozanudin, M. (2020). KOMPETENSI PERANGKAT DESA DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI KABUPATEN BANYUMAS. Public Policy and Management Inquiry, 4(1), 72. https://doi.org/10.20884/1.ppmi.2020.4.1.3217
Indriati, N., Taufiq, M., & Wismaningsih, W. (2019). SIKAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH. Jurnal Idea Hukum, 5(1). https://doi.org/10.20884/1.jih.2019.5.1.111
Irawan, N. (2017). Tata Kelola Pemerintahan Desa era UU Desa (1st ed.). Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Kartini, I. A. (2018). Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Legal Drafting (Penyusunan Peraturan Perundang-undangan) di Tingkat Desa Sesuai Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kosmik Hukum, 18(1). https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v18i1.2336
Komala, R. (2017). “Pelaksanaan Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa Pandansari Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Skripsi Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi. Skripsi Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Rahmawati, Y. (2022). “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Lumbir Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengahâ€. Diploma Thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri Bandung. Hal 1-10.
Pamuji, K., Ardhanariswari, R., Nasihuddin, A. A., Supriyanto, S., & Sukirman, S. (2017). PENGEMBANGAN MODEL PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN BANYUMAS. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 24(4), 625–643. https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art6
Sobandi, K. R., & Sulaiman, A. I. (2010). KOMPLEKSITAS BUDAYA POLITIK AKAR RUMPUT DAN PROSPEK DEMOKRASI LOKAL DI INDONESIA (Studi Kasus di Desa Sunyalangu, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah). JIPP: Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan, 2(1), 239–254. https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jipp/article/view/KRSAIS
Sutrisno, E., Artadi, I., Khafdilah, K., & Widianti, H. (2020). FUNGSI HUKUM DALAM PERUMUSAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MELALUI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA. Yustitia, 6(1), 1–22. https://doi.org/10.31943/yustitia.v6i1.96
Wardiyanto, B., Aminah, S., & Martono, U. (2016). Percikan pemikiran tata kelola dan pembangunan desa (1st ed.). Surabaya : Airlangga University Press
Downloads
Additional Files
Published
Issue
Section
License
Copyright and License Statement
Reswara Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat is published under the terms of Creative Commons Attribution-Share Alike. According to the license under the Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
The copyright on each article belongs to the author. Users may freely read, print, copy and distribute the material/work in any form, media or format, provided that the author and Reswara Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat are properly credited or cited. Authors are also allowed to post published articles on other website/database systems.
Authors are allowed to distribute the published article to colleagues, post it on an open website - non-commercial, reuse parts or extracts of the article in other works, and make text & data additions. However, authors are not allowed to send their manuscript to other scientific journals after it has been decided to be reviewed by reviewers at Reswara Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat (RJPKM).
Reswara Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International.







_copy.jpg)
.png)
