ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA ATAS TINDAKAN PEMBELAAN DIRI ANTARA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN SUBSTANTIF

Abstract

Penetapan tersangka terhadap suami yang memepet penjambret di Sleman menimbulkan perdebatan antara kepastian hukum formal dan keadilan substantif. Permasalahan penelitian ini adalah apakah penetapan tersangka berdasarkan Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 311 dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah sesuai dengan unsur delik serta doktrin pembelaan terpaksa (noodweer) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan bagaimana penilaiannya dari perspektif keadilan substantif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal penetapan tersangka telah memenuhi ketentuan pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun secara substantif perlu diuji adanya alasan pembenar berupa noodweer. Simpulan penelitian menegaskan pentingnya integrasi doktrin hukum pidana umum dalam penerapan undang-undang khusus guna menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.