ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI NOMOR 30/PID.SUS-TPK/2016/PN.MDN DAN PUTUSAN NOMOR 31/PID.SUS-TPK/2016/PN.MDN

Abstract

RINGKASAN - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil serta untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan pejabat pembuat komitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PDAM Mual Natio Nomor 04 Tahun 2013 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2013 dengan CV. Victor Jaya sebagai penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pemasangan Pipa Transmisi Air Minum di Kecamatan Sipoholon tahun anggaran 2013 dalam putusan NOMOR 30/PID.SUS-TPK/2016/PN.MDN DAN PUTUSAN NOMOR 31/PID.SUS-TPK/2016/PN.MDN PN MEDAN. Jenis penelitian ini Yuridis Empiris yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan dan menghubungkan dengan data wawancara. Hasil dari penelitian ini, bahwa penerapan hukum pidana yang diterapkan terhadap terdakwa Mangandar Simanjuntak telah sesuai sebagaimana dakwaan subsidair dalam putusan NOMOR 30/PID.SUS-TPK/2016/PN.MDN, tetapi penerapan hukum terhadap terdakwa Maridup Lumbantobing dalam putusan 31/PID.SUS-TPK/2016/PN.MDN PN MEDAN terdapat ketidaksesuaian, tidak dicantumkannya pada amar putusan yang memberikan ketegasan status terhadap terdakwa sehingga putusan yang diberikan adalah putusan yang diskriminatif. dalam menjatuhkan hukuman pidana masih sangat ringan seharusnya majelis hakim mempertimbangkan lebih dahulu mengenai dampak jangka panjang korupsi semakin terjadi di masyarakat, agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku.
Kata Kunci : Dasar Pertimbangan, Hakim, Korupsi