IMPLEMENTASI KETENTUAN AKTA AUTENTIK NOTARIS PADA PEMBUATAN AKAD DI PERBANKAN SYARIAH

Muhammad Akbar, Fadhil Yazid

Abstract


ABSTRAK
Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang dalam menjalankan kegiatan usahanya harus
mematuhi prinsip kepatuhan syariah. Perbankan syariah berfungsi sebagai lembaga perantara, yaitu
untuk memobilisasi dana dari nasabah dan mendistribusikan kembali dana tersebut kepada nasabah
dalam bentuk pembiayaan. Notaris sebagai pejabat publik berwenang untuk melakukan perbuatan
akta autentik, terutama dalam membuat kontrak pembiayaan di perbankan syariah. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kontrak pada bank syariah yang dibuat oleh Notaris
harus mencakup klausul sesuai dengan Prinsip Islam. Perbuatan yang dapat dilakukan oleh Notaris
di bank syariah termasuk tindakan hukum tertentu, terutama akad murabahah, musyarakah,
mudharabah dan kontrak pembiayaan ijarah. Maka terkait dengan pemenuhan prinsip syariah dalam
kontrak pembiayaan dalam bentuk akta notaris belum sepenuhnya ditaati, sehingga berpotensi tidak
sah berdasarkan ketentuan hukum Islam. Notaris dalam merumuskan akta autentik pada perbankan
syariah harus sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris tanpa meninggalkan prinsip dan
ketentuan prinsip Islam untuk membuat suatu akad atau perjanjian.
Kata Kunci : Notaris, Akta Autentik, Perbankan Syariah


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.46576/lj.v1i1.785

Article Metrics

Abstract view : 372 times
PDF – 957 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Law_Jurnal

Law Jurnal Terindex pada:

    

Member Of :

Google Scholar Citation

 

Diterbitkan oleh :

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DHARMAWANGSA

Alamat : Jl. K. L. Yos Sudarso No. 224 Medan
Kontak : Tel. 061 6635682 - 6613783  Fax. 061 6615190
Email : law_jurnal@dharmawangsa.ac.id

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.