ANALISIS KEBIJAKAN PARIWISATA TERHADAP PENGELOLAAN OBJEK WISATA DI KABUPATEN SAMOSIR

Abstract

RINGKASAN - Salah satu sektor unggulan yang dapat meningkatkan
pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah sektor pariwisata. Sektor ini
diharapkan dapat menimalisirkan tingkat kemiskinan dan pengangguran
khususnya di daerah. Salah satu daerah yang saat ini sedang di program untuk
percepatan pembangunan pariwisata adalah kawasan Danau Toba yang dikelilingi
oleh 8 kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Samosir merupakan
salah satu daerah yang ada di kawasan Danau Toba yang hampir 85% hasil
pendapatan asli daerahnya adalah di sektor pariwisata. Maka, diperlukannya
program pengembangan pariwisata di kabupaten Samosir dengan berbagai
tindakan , dan salah satu upaya yang dilakukan adalah pengelolaan objek wisata
baik yang dikelola langsung oleh pemerintah maupun masyarakat. Untuk
mendukung upaya tersebut, maka pemerintah Kabupaten Samosir telah
merumuskan kebijakan pariwisata yang menentukan kriteria dan pengelompokan
objek wisata di daerahnya sehingga diharapkan dapat memudahkan pengelolaan
objek wisata secara maksimal. Kebijakan pariwisata ini juga bertujuan untuk
mengembangkan pariwisata Danau Toba melalui peningkatan kemampuan dan
kreativitas sumber daya manusianya melalui pengelolaan objek wisata yang benar
dan efektif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang
bertujuan untuk mengetahui analisis kebijakan pariwisata terhadap pengelolaan
objek wisata. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa dalam mengimplementasikan
kebijakan pariwisata yang berkaitan pengelolaan objek wisata adalah Surat
Keputusan Bupati Samosir Nomor 474 Tahun 2017 tentang Penetapan Kriteria
dan Klasifikasi Objek Wisata di Kabupaten Samosir, bahwa dengan kebijakan ini
bertujuan untuk memudahkan pengelolaan objek wisata dengan baik. Namun,
kenyataannya banyak unsur yang harus dapat mendukung implementasi kebijakan
ini yaitu kemampuan sumber daya baik dari pemerintah maupun masyarakat di
objek wisata. Tidak hanya itu dalam pengelolaan objek wisata juga terkendala
oleh fasilitas yang memadai termasuk kenyamanan wisatawan dalam
mendapatkan informasi tentang wisata yang dikunjunginya.
Kata Kunci: Kebijakan Pariwisata dan Pengelolaan Objek Wisata.