Kajian Hukum Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Internal Dalam Perseroan Terbatas

Abstract

Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum yang menuntut pengelolaan perusahaan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam konteks tersebut, pengawasan dan pengendalian internal memiliki peran yang lumayan penting untuk menjamin bahwa pengurusan perseroan dilaksanakan sesuai dengan tujuan pendirian perseroan serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian tersebut  bertujuan untuk mengkaji mekanisme pengawasan dan pengendalian internal dalam proses Perseroan Terbatas, dan tanggung jawab organ perseroan dalam pelaksanaannya, serta pengaturan hukumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dan pengendalian internal dalam Perseroan Terbatas dijalankan melalui pembagian kewenangan antara Direksi, Dewan Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham sebagai mekanisme check and balance. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan dan pengendalian internal perseroan, sementara Dewan Komisaris mengoprasikan fungsi pengawasan, dan RUPS memiliki kewenangan evaluatif tertinggi. Secara normatif, pengaturan hukum mengenai pengawasan dan pengendalian internal telah memadai, namun efektivitas pelaksanaannya sangat bergantung pada integritas dan profesionalitas organ perseroan dalam menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.