Analisis Struktur Organisasi Dan Implementasinya Pada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (Studi Kasus Inspektorat Kabupaten Probolinggo)

Gusti Sovia Faturahman; Aniek Rumijati; Uci Yuliati

doi:10.46576/wdw.v20i1.8195

Analisis Struktur Organisasi Dan Implementasinya Pada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (Studi Kasus Inspektorat Kabupaten Probolinggo)

Gusti Sovia Faturahman, Aniek Rumijati, Uci Yuliati

Abstract

Penelitian ini mengkaji isu transformasi birokrasi melalui penyederhanaan struktur organisasi dari hierarkis menjadi fungsional pada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Tujuan penelitian adalah menganalisis implementasi tujuh elemen struktur organisasi (Robbins & Judge Timothy, 2019) di Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 serta mengevaluasi implikasinya terhadap kinerja pengawasan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen yang diolah menggunakan model interaktif Matthew B. Miles, Michael Huberman (2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo telah berhasil mewujudkan struktur organisasi yang ramping dengan spesialisasi kerja tinggi antara Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD). Implementasi model hibrida yang menyeimbangkan sentralisasi strategis dan desentralisasi operasional terbukti mendukung profesionalisme pengawasan.

Keywords

Struktur Organisasi, Aparat Pengawas Internal Pemerintah, Inspektorat

Full Text:

PDF (Bahasa Indonesia)

References

Amantha, G. K. (2024). Implementasi Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi pada Pemerintah Provinsi Lampung. 9(2), 20–32.

Bejo, S. (2005). Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administrarif dan Operasional. Bumi Aksara.

Daft, R. L. (2010). Era Baru Manajemen (9th ed.). Salemba Empat.

Griffin, R. W. (2002). Management (7th ed.). Houghton Mifflin.

Hapsaridian, Sandy, Yuli Budiati, D. S. (2024). Efektivitas Perubahan Organisasi Dari Jabatan Struktural Ke Jabatan Fungsional Pada Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. 5(1), 29–49.

Hasibuan, M. S. P. (2010). Manajemen Sumber Daya Manusia. PT Bumi Aksara.

Ivancevich, John M., et al. (2014). Organizational Behavior and Management (10th ed.). McGraw-Hill Education.

Kadjintuni, Z., & , Udin Hamim, L. V. G. (2023). Pengaruh Transformasi Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Pemerintah Kabupaten Boalemo. 5(1), 145–158.

Koontz, Harold. Cyril O’Donnell, dan H. W. (2011). Manajemen. Erlangga.

Kusnanto. (2023). Mewujudkan Birokrasi Lincah Melalui Penyederhanaan Birokrasi (Studi Kasus Implementasi Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul). XXIII(2), 4449–4463.

Mahsun, M. (2006). Pengukuran Kinerja Sektor Publik (1st ed.). BPFE-Yogyakarta.

Matthew B. Miles, Michael Huberman, J. S. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. SAGE Publications.

Probolinggo, P. kabupaten. (2022). Peraturan Bupati Probolinggo Nomor : 14 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. 6, 1–23.

Rahman, K. G., & Rachman, S. H. (2021). Pengaruh Penerapan Good Governance dan Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Makassar. February. https://doi.org/10.37541/eq.v2i1.510

Robbins, S and Coulter, M. (2007). Manajemen (8th ed.). PT Indeks.

Robbins, S. P., & Judge Timothy. (2019). Organizational Behavior (18th ed.). Perason Education.

Robbins S, & J. (2008). Perilaku Organisasi (2nd ed.). Salemba Empat.

Schermerhorn, J. R. J. (2008). Management (John Wiley & Sons (ed.)). Inc. Denver, MA.

Sembiring, M. (2012). Budaya dan Kinerja Organisasi. Fokusmedia.

Wahyuni, Desak Ayu Candra, N. S. (2024). Reaktualisasi Reformasi Birokrasi Melalui Pemangkasan Birokrasi ( Studi Kasus : BKPSDM Provinsi Bali ). 9(2), 243–255.

DOI: https://doi.org/10.46576/wdw.v20i1.8195