Aspek Moralitas Dalam Politik di Indonesia

Abstract

Negara Indonesia merupakan negara hukum, dan pemerintah menjadi orang (komponen) yang paling bertanggung jawab, dalam mengatur dan menyelenggarakan negara. Salah satu fungsi negara adalah menyelenggarakan pelayanan masyarakat. Saat ini pelayanan publik memiliki banyak kelemahan yang menghambat penyediaan kualitas, dari yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini ditandai dengan berbagai pelanggaran yang ada dan menyentuh aspek moral ataupun moralitas penyelenggara negara, baik itu eksekutif, yudikatif, maupun legislatif. Terkhusus untuk eksekutif maupun legislatif erat kaitannya dengan politik, pemilu, dan isu-isu korupsi yang masih terus terjadi. Bagaimana peran para politisi yang kemudian menjadi pejabat pemerintah, merupakan kajian yang selalu menarik jika dikaitkan dengan moral, dan fenomena korupsi yang seiring penyelenggaraan negara. Kajian ini mengkaji moralitas yang dikaitkan dengan proses pemilu yang melahirkan para pejabat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menjaga moralitas para politisi sejak sebelum menjabat atau bahkan sejak pemungutan suara (pemilu), namun faktanya politik uang tetap terjadi, dan disisi lain, sejak dahulu kala masa jabatan anggota DPR/DPRD tidak terbatas. Indonesia merupakan negara dalam proses berkembang, sehingga diperlukan pendidikan moral untuk mendukung perkembangannya, karena perkembangan suatu negara tidak hanya dapat dilakukan pada sektor fisik saja. Penulis menyimpulkan bahwa budaya saling menjatuhkan masih mewarnai dunia politik, terutama pada masa pemilihan umum; sedangkan disisi lain dunia politik merupakan pilar demokrasi pennghasil pemimpin bangsa, maka sangat diperlukan pendidikan moral, agar tercipta iklim politik dan pemerintahan yang baik.