Pembatasan Hak Ingkar Notaris Terhadap Penggandaan Sertifikat Tanah Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Abstract

Penerbitan sertifikat tanah ganda oleh seorang notaris adalah tindakan ilegal dan etis yang melanggar hukum. Notaris memiliki kewajiban etis dan hukum untuk melakukan pekerjaan mereka dengan integritas dan kejujuran. Penerbitan sertifikat tanah ganda atau tindakan ilegal lainnya oleh notaris dapat memiliki konsekuensi serius, termasuk pencabutan izin notaris, sanksi hukum, dan tindakan perdata yang dapat diambil oleh pihak yang terkena dampak. Metode penelitian ini merupakan studi deskriptif yurisprudensi normatif dengan menggunakan pendekatan empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka dan data sekunder, disebut juga penelitian dogmatis, di mana hukum dikonseptualisasikan sebagai apa yang tertulis dalam undang-undang (hukum buku) atau sebagai aturan atau norma, yang merupakan standar perilaku manusia, yang dianggap dapat diterima. Ini sering digunakan sebagai alat komunikasi antara pengguna dan pelanggan. Kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, hak untuk menyimpan segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan notaris dan segala keterangan yang diperoleh untuk melakukan suatu perbuatan sesuai dengan sumpah / janji tidak lagi mutlak jika undang-undang tersebut mengacu pada hal lain, misalnya untuk kepentingan proses peradilan. Notaris harus memberikan keterangan terkait dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Jika tidak, notaris tentu akan dianggap sebagai pihak yang mencampuri proses peradilan. Maka harus teliti melihat persoalan secara obyektif dan proporsional.