P-ISSN : 2746-3966 E-ISSN : 2746-4571 LAW_JURNAL adalah Jurnal Ilmiah bidang Hukum yang diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Dharmawanga, yang diterbitkan dua kali setahun. Jurnal bermuatan hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah terpilih meliputi berbagai cabang ilmu hukum (Sosiologi Hukum, Sejarah Hukum, Perbandingan Hukum, Konsep Hukum, dll) serta dalam Jurnal Hukum juga berisi tentang bidang kajian berkaitan dengan Hukum dalam arti luas.
Copyright (c) 2026 Law Jurnal https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
ANALISIS YURIDIS TENTANG EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI NOTARIS DI WILAYAH SUMATERA UTARA
Notaris wajib melaksanakan tugasnya secara profesional, dengan tingkat komitmen yang tinggi, sambil menjunjung tinggi kehormatan dan martabat mereka. Kode Etik Notaris memberikan peraturan lebih lanjut mengenai pelanggaran etika notaris dalam menjalankan tanggung jawabnya. Namun, karena ini hanyalah aturan moral, sanksi yang terkait juga bersifat moral. Akibatnya, dapat diasumsikan bahwa, mengingat sifat hukuman moral yang tidak ketat ini, implementasinya di wilayah Sumatera Utara mungkin tidak mencapai efektivitas optimal. Tujuan penelitian ini ada tiga: pertama, untuk meneliti jenis pelanggaran Kode Etik Notaris yang terjadi di wilayah Sumatera Utara; kedua, untuk meneliti sanksi yang dikenakan atas pelanggaran tersebut; dan ketiga, untuk menilai efektivitas sanksi tersebut. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan multifaset, yang mencakup penelitian hukum normatif dan penelitian lapangan. Studi saat ini menggunakan analisis deskriptif dengan sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui berbagai metode dan instrumen, termasuk pedoman wawancara dan analisis dokumen. Temuan penelitian ini menunjukkan beragam cara Kode Etik Notaris dilanggar di wilayah Sumatera Utara. Ini termasuk gagal membaca akta di hadapan para pihak, mengabaikan prosedur notaris, memasang papan nama di kantor notaris yang tidak sesuai dengan pedoman yang ditetapkan, tidak berpartisipasi dalam acara asosiasi INI, dan mempromosikan atau mengiklankan profesi notaris melalui media cetak, elektronik, media sosial, atau biro jasa tertentu, baik dalam bentuk ucapan selamat maupun belasungkawa. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI), Dewan Kehormatan dan Dewan Pengawas berwenang untuk menjatuhkan sanksi atas setiap pelanggaran Kode Etik Notaris yang terbukti di Sumatera Utara. Hukuman paling berat yang dapat dijatuhkan adalah teguran lisan sederhana. Selain itu, meskipun terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, penerapan sanksi atas pelanggaran tersebut belum sepenuhnya berhasil di Sumatera Utara. Beberapa tantangan meliputi kurangnya pedoman teknis nasional yang mengatur sinergi antara Dewan Kehormatan dan Dewan Pengawas, kurangnya profesionalisme dan sumber daya pengawas, kurangnya dukungan sistem administrasi dan dokumentasi (sistem kerja pengawas masih manual dan tidak standar), kollegialitas yang berlebihan, serta rendahnya partisipasi publik dan literasi hukum.
ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELANGGAR HUKUM PEMERINTAH DAERAH TERKAIT TIDAK MEMBAYAR INSENTIF DOKTER
Berdasarkan Ketentuan Dalam Undang-Undang Kesehatan, Kepala Daerah Yang Membawahi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Memiliki Kewajiban Hukum Untuk Memastikan Pemenuhan Insentif Tenaga Medis Secara Tepat. Penelitian Ini Mengunakan Pendekatan Yuridis Normatif Melalui Data Sekunder Yang Didukung Oleh Data Primer, Menemukan Bahwa Adanya Kelalaian Dalam Memenuhi Kewajiban Tersebut Dan Dapat Dikategorikan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad). Sehingga Secara Hukum Membuka Ruang Untuk Diajukannya Gugatan Melalui Peradilan Tata Usaha Negara.
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU PERBUATAN ZINA (ANALISIS DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA, HUKUM PERDATA, DAN HUKUM ISLAM)
Penelitian ini mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap perbuatan zina di Indonesia dalam kerangka pluralisme hukum, dengan menelaah pengaturannya dari perspektif hukum pidana, hukum perdata, dan hukum Islam. Kompleksitas pengaturan zina muncul akibat koeksistensi norma hukum positif, norma keperdataan, dan norma agama yang berjalan berdampingan namun tidak selalu harmonis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang bersifat deskriptif-analitis, dengan pendekatan peraturan-undangan, konseptualisasi, dan perbandingan. Data diperoleh melalui kajian kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum pidana positif, zina diatur secara terbatas sebagai delik aduan yang hanya melindungi institusi perkawinan, sehingga belum mencerminkan nilai moral dan keagamaan masyarakat secara luas. Dalam perspektif hukum perdata, zina tidak dikriminalisasi, tetapi menimbulkan akibat hukum keperdataan seperti dasar perceraian dan pelanggaran asas kesetiaan dalam perkawinan, meskipun belum diikuti mekanisme pemulihan hak korban yang memadai. Sementara itu, hukum Islam memandang zina sebagai jarīmah hudud dengan sanksi tegas yang berorientasi pada perlindungan kehormatan, keturunan, dan kesejahteraan sosial dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah, namun penerapannya secara formal dibatasi oleh sistem hukum nasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap perbuatan zina masih menghadapi kendala normatif, prosedural, dan kultural, sehingga diperlukan upaya harmonisasi dan penegakan hukum yang berimbang antara kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan sosial, serta nilai moral dan keagamaan masyarakat Indonesia.
KEKUASAAN ORANG TUA ATAS HARTA ANAK DI BAWAH UMUR DAN ASPEK PIDANA ATAS PENYELEWENGANNYA
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji kekuasaan orang tua atas harta anak yang masih di bawah umur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/Burgelijk Wetboek/BW) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) serta aspek pidana atas penyelewengannya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Masa kini menjadi hal yang lumrah ketika anak yang masih di bawah umur memiliki harta sendiri. Namun, di sisi lain secara yuridis anak dianggap belum mampu bertanggung jawab atas harta miliknya. Oleh sebab itu, hukum perdata memberikan kekuasaan kepada orang tua untuk mengurus harta anak yang masih di bawah umur. Namun kekuasaan ini berpotensi diselewengkan sehingga merugikan anak. Jenis penilitian ini adalah yuridis normatif yang dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan kasus dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan asas kepentingan terbaik bagi anak di dalam pasal 48 UU Perkawinan selaras dengan UU Perlindungan Anak sebagai lex specialist, sehingga menjadi dasar pertanggung jawaban pidana bagi orang tua yang melakukan penyelewengan kekuasaan atas harta anak yang masih di bawah umur. Hal ini merupakan bentuk perkembangan hukum perdata, meskipun tidak diikuti dengan perumusan sanksi hukum. Oleh karena itu, penulis menyarankan kepada pemerintah dan badan legislatif untuk menambahkan satu pasal baru di dalam UU Perlindungan Anak yang mengatur tentang sanksi pidana bagi orang tua yang melakukan penyelewengan kekuasaan orang tua atas harta anak yang masih di bawah umur.
LIVING LAW EUGEN EHRLICH DALAM KONFLIK MASYARAKAT ADAT TOBA DAN PT TOBA PULP LESTARI: ANALISIS SOCIO-LEGAL
Konflik antara Masyarakat Adat Toba dan PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) mencerminkan ketegangan mendasar antara hukum negara yang berlandaskan legalitas administratif dan hukum adat yang bersumber dari nilai spiritual, moral, dan ekologis. Penelitian ini berangkat dari urgensi memahami pluralisme hukum Indonesia melalui lensa Living Law Eugen Ehrlich, yang menempatkan hukum sebagai norma sosial yang hidup di masyarakat. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis bagaimana teori living law dapat menjelaskan sekaligus menilai dinamika penolakan masyarakat adat terhadap kebijakan dan praktik PT TPL, serta meninjau relevansinya dalam konteks hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan socio-legal dengan tipe kualitatif deskriptif, melalui studi kepustakaan sistematis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non-hukum, termasuk laporan NGO serta media kredibel. Analisis dilakukan secara interaktif melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan atas data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori living law secara efektif menjelaskan resistensi masyarakat adat sebagai ekspresi legitimasi hukum sosial yang berakar pada norma-norma adat seperti Dalihan Na Tolu dan larangan menebang hutan keramat. Konflik PT TPL tidak sesederhana sengketa sumber daya, tetapi pertarungan legitimasi antara hukum negara dan hukum adat sebagai sistem normatif yang otonom. Temuan ini memperkuat konsep legal pluralism (Griffiths & Merry) bahwa hukum yang efektif adalah yang hidup di masyarakat. Kesimpulannya, pengakuan substantif terhadap living law menjadi kunci keadilan ekologis dan sosial bagi masyarakat adat. Penelitian ini merekomendasikan integrasi prinsip living law dalam kebijakan kehutanan serta pengembangan pendekatan partisipatif dan pluralistik dalam sistem hukum nasional.
MAQASID, KEWARGAAN, DAN PUBLIC REASON: DEALEKTIKA SYARIAH DAN NEGARA-BANGSA PERSPEKTIF ABDULLAHI AHMED AN-NA‘IM
Artikel ini merupakan studi terhadap dialektika relasi antara syariah dan negara-bangsa dalam perspektif Abdullahi Ahmed An-Na‘im, dengan fokus pada isu kewargaan (citizenship), maqaṣid, dan public reason. Lahirnya negara-bangsa modern (nation-state) dengan prinsip kesetaraan kewargaan dipandang problematik ketika dihadapkan dengan syariah historis yang menyisakan diferensiasi status sosial-keagamaan. Melalui penelitian normatif dengan pendekatan filosofis terhadap karya-karya utama An-Na‘im, studi ini menemukan bahwa An-Na‘im menolak baik model penyatuan agama dan negara maupun sekularisme yang menyingkirkan agama dari ruang publik. Ia mengajukan format alternatif berupa keterpisahan agama dan negara sebagai institusi formal di satu sisi, sekaligus keterhubungan agama dengan politik melalui mekanisme nalar publik (public reason) dalam bingkai konstitusionalisme dan hak asasi manusia, di sisi yang lain. Dalam kerangka tersebut, maqaṣid diposisikan sebagai mediator normatif yang menerjemahkan nilai-nilai universal syariah: keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan, ke dalam kebijakan publik dan standar kewargaan secara inklusif. Studi ini juga mengkritik corak maqaṣid utilitarian yang berorientasi pada kemanfaatan terbesar, karena berpotensi melanggengkan eksklusi terhadap kelompok minoritas. Dengan menafsirkan maqaṣid dalam paradigma HAM, An-Na‘im menawarkan model relasi syariah-negara yang kompatibel dengan prinsip kewargaan ala negara-bangsa (nation-state).
PROBLEMATIKA KETERANGAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN: KAJIAN PSIKOLOGI FORENSIK
Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak sebagai saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. Anak dengan disabilitas intelektual pada dasarnya termasuk golongan pihak yang lemah dan rentan untuk menjadi korban dari tindak pidana kejahatan seksual. Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk meninggikan dan menerapkan aturan-aturan hukum agar memberikan perlindungan hukum semaksimal mungkin khususnya terhadap anak-anak dengan disabilitas intelektual agar dapat terhindar dari tindak-tindak kejahatan, terutama dari tindak kejahatan seksual yang tetap banyak terjadi. Terhadap anak yang memiliki disabilitas intelektual, untuk percaya terhadap keterangan anak tentu harus dengan prinsip kehati-hatian aparat penegak hukum, salah satu diantaranya perlu dilakukan pemeriksaan ahli psikologi forensik. Salah satu tugas utama psikolog forensik adalah melakukan wawancara forensik terhadap anak korban secara professional dan non-sugestif, metode ini bertujuan untuk memperoleh keterangan yang akurat tanpa mempengaruhi isi cerita anak.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur dan menganalisis kekuatan pembuktian keterangan anak korban disabilitas sebagai korban tindak pidana persetubuhan dengan dilakukan assessment oleh psikologi forensik agar penegak hukum mengetahui apakah keterangan anak benar berdasarkan fakta atau berdasarkan cerita halusinasi anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan didukung data empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterangan anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana persetubuhan memiliki bobot pembuktian yang sama dengan keterangan korban yang bukan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, namun untuk membuktikan keterangan anak benar atau tidak, dibutuhkan ilmu bantu dalam hukum acara pidana yaitu Ilmu Psikologi Forensik, agar tercapai sebagaimana dalam teori tujuan hukum oleh gustav radbruch yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan.
UPAYA GURU DALAM MENGEMBANGKAN KEDISPLINAN ANAK USIA 5-6 TAHUN DI DI TK ANUGRAH KECAMATAN DATUK TANAH DATAR KABUPAN BATU BARA
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui upaya guru dalam mengembangkan kedisplinan anak usia 5-6 tahun di Tk Anugrah Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupan Batu Bara. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mengunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis datanya yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Sedangkan teknik keabsahan datanya adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bentuk kedisiplinan anak usia 5–6 tahun di TK Anugrah terlihat melalui kebiasaan datang tepat waktu, mengikuti kegiatan belajar, berbaris sebelum masuk kelas, merapikan mainan, dan menaati aturan kelas. Namun, masih terdapat beberapa anak yang belum konsisten dan perlu diingatkan untuk bersikap tertib dalam kegiatan sehari-hari..; 2) Guru memberikan contoh langsung dengan bersikap disiplin, seperti datang tepat waktu dan mematuhi aturan sekolah. Selain itu, guru menerapkan pembiasaan melalui kegiatan rutin harian, seperti berdoa sebelum belajar, berbaris, dan merapikan alat belajar. Guru juga memberikan nasihat dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami anak, serta memberikan pujian sebagai bentuk penguatan ketika anak menunjukkan perilaku disiplin.; 3) terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan kedisiplinan anak. Faktor pendukung meliputi kerja sama antara guru dan orang tua, lingkungan sekolah yang kondusif, serta konsistensi guru dalam menerapkan aturan. Sementara itu, faktor penghambat antara lain perbedaan latar belakang keluarga, kebiasaan anak. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa kedisiplinan anak usia 5–6 tahun di TK Anugrah sudah mulai terbentuk, meskipun belum merata pada semua anak. Guru berperan penting dalam menanamkan disiplin melalui contoh, pembiasaan, nasihat, dan pujian. Keberhasilan pengembangan disiplin dipengaruhi oleh dukungan orang tua dan lingkungan sekolah, sedangkan hambatannya berasal dari kebiasaan anak di rumah..
KONSEP PERWALIAN DI INDONESIA: ANTARA KEWAJIBAN HUKUM DAN KEBUTUHAN ANAK DALAM SOSIOLOGI KELUARGA
Perwalian di Indonesia merupakan permasalahan yang mencakup aspek hukum dan sosial serta berdampak langsung terhadap kesejahteraan anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji konsep perwalian anak dalam perspektif hukum Indonesia dan analisisnya dalam konteks sosiologi keluarga. Studi ini juga berfokus pada hubungan antara kewajiban hukum wali dan pemenuhan kebutuhan anak, serta tantangan yang dihadapi dalam sistem perwalian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengana pendekatan kualitatif analisis terhadap bahan hukum yang relevan dan tinjauan sosial keluarga. Studi ini menemukan bahwa meskipun undang-undang di Indonesia mengatur kewajiban orang tua untuk melindungi, merawat, dan memenuhi kebutuhan anak, dalam praktiknya sering kali terkendala oleh faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Permasalahan dalam praktik perwalian mencakup diskriminasi gender, kurangnya pemahaman hukum, dan pengaruh struktur keluarga. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pendekatan sosiologi keluarga dalam memahami perwalian dan peran lingkungan keluarga serta masyarakat dalam mendukung tumbuh kembang anak.
KEADILAN HOLISTIC BAGI ISTERI DALAM POLIGAMI: PERSPEKTIF MASLAHAT
Syariat Islam memperkenankan praktik poligami dengan mensyaratkan berlaku adil terhadap seluruh istri. Akan tetapi, pemahaman tentang keadilan dalam konteks poligami di tengah masyarakat cenderung tereduksi pada pemenuhan hak-hak kebendaan semata, yakni seputar distribusi nafkah ekonomi dan pembagian waktu bermalam secara bergiliran. Sementara itu, kebutuhan emosional dan dimensi spiritualitas para istri justru kurang mendapat perhatian yang memadai. Kesenjangan antara idealitas normatif dengan kenyataan empiris ini membuka peluang terjadinya ketimpangan yang bersifat hakiki dalam kehidupan berumah tangga. Penelitian ini berupaya menelaah bagaimana fuqaha dan mufasir kontemporer memandang persoalan keadilan dalam poligami, sekaligus mengeksplorasi konsepsi keadilan yang bersifat menyeluruh dan mencakup pemenuhan aspek jasmani, rohani, dan kejiwaan yang seharusnya diperoleh para istri dalam ikatan poligami dengan berlandaskan pada prinsip maslahat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif melalui studi kepustakaan dengan kerangka konseptual. Data primer diperoleh dari khazanah kitab-kitab fiqh dan tafsir klasik maupun kontemporer, diperkaya dengan rujukan akademis terkini yang memiliki relevansi. Proses analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengintegrasikan dimensi normatif teks-teks keagamaan dan orientasi kemaslahatan sebagai tujuan substantif syariat Islam. Temuan ini menggarisbawahi bahwa keadilan dalam poligami tidak boleh dipahami secara terpotong-potong, melainkan mesti dimaknai sebagai kesatuan utuh yang meliputi terpenuhinya kebutuhan fisik, terjaganya stabilitas psikologis, serta terpeliharanya kehidupan spiritual para istri. Perspektif maslahat menegaskan bahwa praktik poligami baru dapat dilegitimasi secara syar’i manakala benar-benar mendatangkan kemanfaatan konkret bagi istri dan anggota keluarga lainnya secara komprehensif.
ANALYSIS OF COPYRIGHT PROTECTION OF THE SERAM-PANG DUA BELAS DANCE REGIONAL ART AT THE DE-PARTMENT OF CULTURE AND TOURISM NORTH SUMATRA PROVINCE
Copyright is right exclusive the creator who arises in a way automatic based on principle declarative after something creation realized in form real without reduce restrictions in accordance with provision regulation legislation . In its considerations , UUHC was born because Indonesia is a country that has diversity ethnicity / tribe and culture as well as wealth in the field art and literature with its development is necessary Copyright protection against riches born intellectual from diversity The art of dance needs to be protected to preserve cultural heritage, in the protection of Copyright and as an expression of traditional culture in Communal Intellectual Property. The Serampang Dua Belas Dance was created by Guru Sauti , but this dance considered represent art North Sumatra so government need protect it through scheme registration riches intellectual communal . Urgency study is Government quick register the Serampang Dua Belas Dance through scheme registration riches intellectual communal . This is important done For avoid claims of foreign countries , because Malaysia once claim art North Sumatra region, namely gondang part-time . This IPR registration is one of the efforts made government For lift the popularity of the Serampang Dua Belas Dance level national and international , registered to UNESCO as inheritance culture not object owned by Indonesia. Research objectives protect inheritance culture as form nationalism through method registration riches intellectual communal and inventory inheritance culture in form monograph . Monograph inheritance Indonesian culture , can inventoried . Research This support the RPJMN program , namely Asta goal 8, regarding strengthen alignment harmonious life with Indonesian culture . RIRN 2017-2045 focuses on encouraging development science and technology and economics as innovation inclusive for national development , which also includes Aspects of cultural development . Research methods is study through an empirical normative approach by taking qualitative data using descriptive methods , the results study This can made into input to the North Sumatra government to protect art area , so that more known at the level national and international and prevent claim from foreign countries . External study This Journal of LAW JOURNAL [ P-ISSN: 2746-4571 E-ISSN: 2746-3966]. Research results This using an empirical normative approach by collecting qualitative data. This was done so that the regional arts of North Sumatra could be protected and documented . inheritance culture nation this is very important , because 3 reasons , namely (1) the existence of potential profit economic results generated from utilization knowledge traditional , (2) justice in system world trade , and (3) the need for it protection right public local . Overcoming matter said , researchers do effort through activity Serampang Dua Belas Dance Performance about Importance Protection Wealth Intellectual The Serampang Dua Belas Dance Communal (KIK) was held at the Madani Hotel Medan and attended by the Research Team, Chancellor Unham , LPPM Unham , Students / I from several universities, Unham lecturers , school teachers, families Creator of the Serampang Dua Belas Dance , Owner Cipta Pesona Studio , Young Dancers Sanggar Cipta Pesona. Furthermore , to ensure that Indonesian Traditional Cultural Expressions (EBT) and works belonging to the Indonesian people are known to the international community, the Indonesian government has been protecting these works through claims by international cultural organizations. Researcher do effort create something Monograph For inventory inheritance culture nation as recommendation to government For protection inheritance culture nation as form nationalism nation . Preparation of the Procedure for the Regional Art Monograph of the Serampang Dua Belas Dance from the results of research activities through Field Visits to related agencies and selected History Museums & Dance Studios as well as Serampang Dua Belas Dance Art Performances and Research FGDs as well as research activities in data collection.
PENGHAPUSAN JUSTICE COLLABORATOR SEBAGAI SYARAT REMISI BAGI KORUPTOR (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 28 P/HUM/2021)
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis urgensi penghapusan Justice Collaborator sebagai syarat untuk memberikan remisi bagi koruptor serta menganalisis pertimbangan hukum hakim. Dalam pertimbangannya, penerapan Justice Collaborator atau biasa disebut saksi pelaku dianggap bertentangan filosofi permasyarakatan karena pemberian remisi merupakan hak yang dapat didapatkan oleh semua narapidana. Studi ini merupakan penelitian normatif yang menerapkan pendekatan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan status Justice Collaborator, yang dinilai bertentangan dengan prinsip pemasyarakatan serta rentan terhadap penyalahgunaan oleh pihak tertentu. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pada urgensi penghapusan Justice Collaborator dikarenakan status Justice Collaborator dapat berpotensi disalahgunakan, dapat mengakibatkan tumpang tindih antar lembaga, serta tidak adanya tolak ukur atau penilaian yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam menentukan status Justice Collaborator. Pertimbangan hakim dalam penghapusan Justice Collaborator dijelaskan bahwa syarat pemberian remisi tidak boleh membeda-bedakan karena semua narapidana memiliki hak yang sama dalam mendapatkan remisi. Lalu hal yang perlu diperhatikan bukanlah narapidananya, melainkan adalah faktor yang dapat menyebabkan terjadinya korupsi.
REPOSISI ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) SEBAGAI AKTOR STRATEGIS CIVIL SOCIETY DALAM KONSTELASI DEMOKRASI QUADRO POLITICA DI INDONESIA
Organisasi kemasyarakatan (ormas) merupakan komponen strategis dari civil society yang berperan sebagai penyeimbang kekuasaan negara dalam sistem demokrasi. Namun, meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 (UU Ormas) telah mengatur legalitas ormas, ruang partisipasi deliberatif dan fungsi kontrol terhadap kebijakan publik belum berjalan optimal. Ketidakjelasan mekanisme pelibatan ormas dalam proses pengambilan keputusan menyebabkan posisi ormas lebih sering berada sebagai objek pembinaan negara daripada aktor demokrasi yang mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi reposisi ormas sebagai pilar civil society melalui kerangka demokrasi quadro politica yang melihat interaksi kekuasaan antara negara, masyarakat politik, pasar, media, dan civil society. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan statute approach dan conceptual approach, melalui telaah peraturan (UU Ormas, Permendagri, Permenkumham, Permenlu), doktrin, jurnal ilmiah, serta pemberitaan media yang kredibel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas regulasi ormas tidak ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi oleh orientasi penafsirannya, yakni segi administratif atau pemberdayaan. Reposisi ormas hanya dapat tercapai apabila negara membuka ruang deliberasi, menjamin akses partisipasi dalam kebijakan publik, serta memperkuat kapasitas advokasi ormas. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa penguatan civil society adalah prasyarat bagi demokrasi yang sehat dan mencegah pemusatan kekuasaan pada elit politik dan ekonomi.
PENDIDIKAN LINGKUNGAN SEBAGAI INSTRUMEN HUKUM PENCEGAHAN: STUDI PADA PENCEGAH KRISIS PLANET RT 08 RW 04 MALAKA JAYA
Krisis lingkungan global menuntut pergeseran instrumen hukum dari pendekatan represif ke preventif-edukatif. Penelitian ini menganalisis kedudukan yuridis pendidikan lingkungan dalam UU No. 32 Tahun 2009 (UU PPLH) serta efektivitasnya pada tingkat komunitas melalui metode yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik "Pencegah Krisis Planet" di RT 08 Malaka Jaya merupakan implementasi konkret Pasal 65, 67, dan 70 UU PPLH sebagai instrumen pencegahan administratif non-pidana yang efektif mengisi kekosongan hukum (legal gap) di wilayah padat penduduk. Integrasi legalitas Rukun Tetangga sebagai Lembaga Kemasyarakatan, regulasi mikro melalui Blueprint pembangunan, dan transparansi digital terbukti mentransformasi budaya hukum warga menjadi kepatuhan sukarela. Secara empiris, inisiatif mandiri ini berhasil mengelola 6 ton sampah organik per tahun dan mengonservasi air melalui melalui 43 titik biopori, 3 sumur resapan dalam, serta drainase biru-hijau yang terintegrasi. Model ini menghasilkan green returns bagi negara melalui efisiensi biaya pemulihan lingkungan, sehingga perlu direplikasi sebagai strategi mitigasi krisis ekologi di tataran lokal.
EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI SUMATERA UTARA PASCA DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
Penelitian ini menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Sumatera Utara setelah disahkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melibatkan berbagai institusi penegak hukum dan organisasi masyarakat sipil di Sumatera Utara. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Pengadilan Negeri Medan, Aliansi Sumut Bersatu, LBH APIK Medan, dan LBH Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU TPKS telah membawa perubahan signifikan dalam perlindungan korban, termasuk peningkatan kesadaran aparat penegak hukum terhadap pendekatan yang berpusat pada korban, penerapan persidangan tertutup yang lebih konsisten, dan peningkatan kualitas layanan pendampingan. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal keterbatasan sumber daya, stigma masyarakat, dan koordinasi antar institusi. Penelitian ini mengungkap bahwa meskipun korban merasakan peningkatan perlindungan, masih terdapat fenomena reviktimisasi dalam berbagai bentuk. Penelitian menyimpulkan bahwa meskipun UU TPKS telah meningkatkan perlindungan hukum secara substansial, diperlukan upaya berkelanjutan dalam penguatan kapasitas institusi, alokasi anggaran khusus, dan perubahan mindset masyarakat untuk mencapai efektivitas optimal.
TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP ASAS KESEIMBANGAN (BALANCE OF JUSTICE) KEDUDUKAN KORBAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA
Sistem peradilan pidana di Indonesia secara historis telah menempatkan korban pada posisi marginal, di mana fokus penegakan hukum didominasi oleh orientasi pada pelaku (offender-oriented) dan kepentingan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kedudukan korban melalui perspektif viktimologi dengan menggunakan pisau analisis asas keseimbangan (balance of justice). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evolusi hukum pidana dari paradigma retributif menuju restoratif telah membuka ruang bagi penguatan kedudukan korban, namun implementasi asas keseimbangan masih menghadapi tantangan struktural dan substansial. Transisi dari paradigma daad-dader-strafrecht menuju daad-dader-victim-strafrecht dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) menandai era baru, namun ketimpangan prosedural dalam KUHAP yang masih berlaku (UU No. 8 Tahun 1981) menciptakan disharmoni hukum. Perlindungan hak-hak korban, khususnya terkait restitusi dan kompensasi sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2022 dan UU TPKS, merupakan manifestasi konkret dari upaya menyeimbangkan neraca keadilan. Penelitian menyimpulkan bahwa rekonstruksi sistem peradilan pidana harus menempatkan perlindungan korban setara dengan perlindungan hak tersangka/terdakwa untuk mencapai keadilan yang substantif dan integratif.
ETIKA PROFESI HAKIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN MORALITAS
Hakim menempati posisi yang sangat strategis dalam sistem peradilan karena memiliki kewenangan yang luas dalam menentukan konsekuensi hukum bagi seseorang. Oleh sebab itu, jabatan hakim menuntut penerapan standar etika yang tinggi agar kekuasaan kehakiman dapat dijalankan secara adil, mandiri, dan berwibawa. Etika profesi hakim tidak semata-mata dimaknai sebagai kumpulan ketentuan hukum yang bersifat normatif, melainkan juga berkaitan erat dengan nilai-nilai moral yang melekat pada pribadi hakim. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji etika profesi hakim dari sudut pandang hukum dan moralitas serta menguraikan relevansinya dalam mewujudkan keadilan yang bersifat substantif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa etika profesi hakim mencakup dua dimensi utama, yaitu dimensi hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan kode etik, serta dimensi moral yang berlandaskan pada nilai keadilan, kejujuran, dan suara hati. Keterpaduan antara aspek hukum dan moralitas menjadi syarat penting dalam menciptakan sistem peradilan yang adil dan memperoleh kepercayaan masyarakat.
HAK UANG PENSIUN ANGGOTA DPR RI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1980 TERHADAP ASAS KEADILAN DAN PROPORSIONALITAS PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perdebatan publik mengenai pemberian hak pensiun seumur hidup bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980. Pengaturan tersebut dinilai menimbulkan persoalan keadilan dan proporsionalitas, mengingat jabatan anggota DPR RI bersifat periodik dan berbasis mandat politik rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan normatif hak pensiun anggota DPR RI serta menilai relevansinya terhadap asas keadilan dan proporsionalitas dalam perspektif siyasah dusturiyah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis, serta didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hak pensiun anggota DPR RI memiliki dasar hukum positif yang sah, pengaturannya belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan, proporsionalitas, dan kemaslahatan publik. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, kebijakan tersebut memerlukan peninjauan ulang agar selaras dengan prinsip keadilan, amanah, dan pengelolaan keuangan negara yang berorientasi pada kemaslahatan umum.
IMPLIKASI PENGHAPUSAN DOKUMEN TANAH LAMA TERHADAP SISTEM AGRARIA DAN KELOMPOK RENTAN
Pasal 96 PP No. 18/2021, kebijakan pemerintah, menetapkan bahwa dalam jangka waktu lima tahun sejak berlakunya PP tersebut, tanah harus didaftarkan berdasarkan dokumen lama (girik, letter C, petok D, verponding, dan sejenisnya). Dokumen lama tidak lagi dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan tanah dengan berakhirnya tenggat waktu tersebut pada Februari 2026. Sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 19 UUPA, yang menghendaki agar setiap hak atas tanah didaftarkan, kebijakan ini dapat memperkuat asas kepastian hukum dalam sistem pertanahan nasional. Sebaliknya, petani, pemegang hak masyarakat adat, dan pemilik dokumen lama lainnya yang belum tersertifikasi berpotensi kehilangan pengakuan hukum. Metode yuridis normatif dan analisis data sekunder (seperti statistik PTSL dan kasus konflik agraria) menunjukkan bahwa meskipun pada tataran sistem kebijakan ini selaras dengan prinsip pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum, kelompok rentan menghadapi ketidakpastian saat menerapkannya. Proses konversi hak tanah bagi kelompok ini semakin sulit karena kurangnya kesadaran hukum, hambatan administratif (seperti persyaratan tanda tangan banyak pihak adat), dan kendala biaya PTSL. Rekomendasi kebijakan termasuk mempercepat program PTSL yang inklusif, mengurangi biaya administrasi seperti BPHTB bagi masyarakat miskin, dan melindungi hak adat melalui sistem pendaftaran tanah ulayat yang resmi.
PENGATURAN SISTEM OUTSOURCING DALAM PP NOMOR 35 TAHUN 2021 DITINJAU DARI TEORI DISPERSI DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN
Perkembangan hubungan kerja dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia mengalami perubahan signifikan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Salah satu perubahan penting adalah pengaturan mengenai sistem outsourcing dan perjanjian kerja yang berdampak terhadap perlindungan tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan sistem outsourcing dalam PP No. 35 Tahun 2021 ditinjau dari teori dispersi dalam hukum ketenagakerjaan serta mengkaji ketentuan perjanjian kerja (PKWT dan PKWTT) yang berpotensi melemahkan perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan outsourcing dalam PP No. 35 Tahun 2021 menunjukkan adanya dispersi tanggung jawab antara pemberi kerja dan perusahaan alih daya, sehingga berpotensi mengurangi kepastian perlindungan bagi pekerja. Selain itu, fleksibilitas pengaturan PKWT memperkuat posisi pengusaha dan berpotensi melemahkan perlindungan hukum pekerja outsourcing.
KEBIJAKAN PIDANA MATI BERSYARAT DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
Penelitian ini menganalisis kebijakan pidana mati bersyarat dalam tindak pidana narkotika di Indonesia pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan, melibatkan analisis terhadap berbagai regulasi terkait serta putusan pengadilan dari Mahkamah Agung. Data dikumpulkan melalui studi dokumen hukum, putusan pengadilan, dan literatur akademik terkait pidana mati dan tindak pidana narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pidana mati bersyarat dalam KUHP Nasional membawa transformasi signifikan dari paradigma retributif menuju paradigma rehabilitatif-humanis, dengan Pasal 100-101 KUHP Nasional memberikan masa percobaan sepuluh tahun bagi terpidana mati yang menunjukkan potensi perbaikan diri. Dasar penerapan pidana mati bersyarat dalam perkara narkotika berlandaskan pada prinsip keseimbangan antara perlindungan masyarakat dari bahaya narkotika dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup dan kesempatan bertobat. Implementasi kebijakan ini menunjukkan pergeseran dari pidana mati absolut menjadi pidana mati bersyarat yang mencapai 65% dari total vonis, dengan pertimbangan faktor mitigasi seperti peran minor terdakwa, penyesalan mendalam, dan prospek rehabilitasi. Penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan pidana mati bersyarat merupakan inovasi hukum progresif yang menyeimbangkan kepentingan keadilan, pencegahan kejahatan, dan perlindungan hak asasi manusia, namun efektivitasnya masih terkendala oleh ketiadaan peraturan pelaksana teknis, standar evaluasi objektif, dan keterbatasan kapasitas lembaga pemasyarakatan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN (Studi pada RT 08 Malaka Jaya, Jakarta Timur)
Permasalahan pengelolaan sampah di kawasan permukiman perkotaan merupakan bagian dari tanggung jawab negara dan masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat dalam perspektif hukum lingkungan serta menilai kedudukan kelembagaan RT dalam sistem hukum administrasi pemerintahan. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi lapangan di RT 08 Kelurahan Malaka Jaya, Jakarta Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengomposan sampah, budidaya berbasis lingkungan, dan partisipasi masyarakat telah sejalan dengan prinsip partisipatif, tanggung jawab bersama, dan pembangunan berkelanjutan. Namun secara yuridis formal, pelaksanaan program tersebut belum didukung oleh regulasi internal yang memberikan kepastian hukum dan legitimasi administratif yang memadai. Terdapat kesenjangan normatif antara praktik partisipatif masyarakat dan konstruksi kewenangan kelembagaan RT dalam sistem pemerintahan daerah. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi kebijakan dan penguatan dasar hukum pelaksanaan pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat guna menjamin keberlanjutan dan efektivitas implementasi hukum lingkungan di tingkat lokal.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR : 01/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy
Fenomena anak di bawah umur yang terlibat sebagai pelaku kekerasan seksual kini semakin mendapat sorotan publik yang luas. Kasus semacam ini bahkan tercatat terus bertambah di beberapa wilayah Indonesia.Penelitian ini dirumuskan untuk menganalisis bagaimana hukum pidana Indonesia mengonstruksi pertanggungjawaban bagi pelaku anak dalam kejahatan persetubuhan, serta untuk memahami pertimbangan apa saja yang mendasari hakim ketika memutus perkara serupa di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan sumber data yang diperoleh melalui kajian literatur dan bahan hukum kepustakaan. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa dalam perkara atas nama anak berinisial PA, hakim menetapkan perbuatan tersebut masuk dalam kualifikasi tindak pidana persetubuhan. Ketentuan hukum yang dijadikan rujukan adalah Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berikut seluruh perubahannya, yang diterapkan secara bersamaan dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam putusannya, hakim menjatuhkan dua sanksi pidana pokok yang merujuk pada Pasal 71 ayat (1) undang-undang tersebut. Pertimbangan hakim terbagi atas dua dimensi, yakni dimensi yuridis yang berpijak pada fakta-fakta persidangan, serta dimensi non-yuridis yang memuat faktor-faktor yang meringankan maupun memberatkan terdakwa. Penempatan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dipilih agar hak pendidikan pelaku tetap terpenuhi, sedangkan sanksi pengganti denda dirancang sebagai sarana pengembangan keterampilan, keduanya bertujuan mencegah pelaku mengulangi perbuatan yang sama di masa mendatang.
IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN DI POLRES NIAS SELATAN
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan di Polres Nias Selatan, mengkaji peran aparat kepolisian, serta menilai efektivitas penerapannya dalam memberikan keadilan bagi korban dan pelaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dengan informan yang terdiri dari aparat kepolisian, korban, dan pelaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Restorative Justice di Polres Nias Selatan telah berjalan sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, melalui tahapan penyaringan perkara, mediasi, dan kesepakatan perdamaian. Peran aparat kepolisian meliputi fungsi sebagai fasilitator, mediator, dan penjamin kesepakatan. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kelemahan, antara lain kurangnya netralitas mediator, adanya tekanan sosial dalam proses mediasi, keterbatasan kapasitas penyidik, serta lemahnya mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan. Efektivitas penerapan Restorative Justice menunjukkan hasil yang cukup baik secara operasional, ditandai dengan tingginya tingkat penyelesaian perkara, rendahnya tingkat pengulangan tindak pidana, serta meningkatnya keharmonisan masyarakat. Namun demikian, dari perspektif keadilan substantif, masih terdapat kelemahan seperti ketidakmerataan ganti rugi, minimnya pendampingan psikologis bagi korban, serta belum optimalnya perlindungan terhadap hak korban.
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN RENCANA TERLEBIH DAHULU YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT DAN PENCURIAN (Studi Putusan Nomor 425/Pid.B/2023/PN.Kot)
Tindak pidana penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang menyebabkan luka berat dan disertai pencurian merupakan kejahatan serius yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana tersebut serta pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan Putusan Nomor 425/Pid.B/2023/PN.Kot. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dan empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana meliputi faktor keluarga, rasa sakit hati, lingkungan pergaulan, tingkat pendidikan, dan kondisi ekonomi. Adapun pertanggungjawaban pidana pelaku ditentukan berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur delik dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP dan Pasal 362 KUHP, sehingga pelaku dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Penelitian ini menyarankan pentingnya kesadaran hukum masyarakat serta optimalisasi alat bukti seperti visum dalam penegakan hukum.
STATUS HUKUM PESERTA MAGANG : ANALISIS PERJANJIAN ANTARA PELATIHAN DAN HUBUNGAN KERJA TERSELUBUNG
Fenomena pemagangan di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan, namun dalam praktiknya sering kali terjadi penyimpangan dari tujuan normatifnya sebagai sarana pelatihan kerja. Pemagangan yang seharusnya berorientasi pada peningkatan kompetensi justru bertransformasi menjadi hubungan kerja terselubung, di mana peserta magang menjalankan pekerjaan yang bersifat produktif layaknya pekerja tetap tanpa memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum peserta magang serta menilai kesesuaian antara perjanjian pemagangan dengan praktik hubungan kerja dalam perspektif hukum ketenagakerjaan dan hukum perjanjian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020. Selain itu, digunakan pula ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya terkait syarat sah perjanjian. Analisis dilakukan dengan menggunakan konsep hubungan kerja, prinsip substance over form, serta asas itikad baik dalam hukum perjanjian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara bentuk formal perjanjian pemagangan dengan pelaksanaannya di lapangan. Meskipun secara kontraktual disebut sebagai pemagangan, praktik yang terjadi sering kali memenuhi unsur hubungan kerja, yaitu adanya pekerjaan, upah, dan perintah. Hal ini menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan perjanjian sebagai sarana untuk menghindari kewajiban hukum pemberi kerja, bahkan dalam rezim ketenagakerjaan pasca reformasi melalui kebijakan Cipta Kerja yang belum secara spesifik memperkuat pengaturan pemagangan. Oleh karena itu, diperlukan penegasan indikator objektif dalam regulasi, penguatan pengawasan ketenagakerjaan, serta interpretasi progresif oleh hakim dalam menilai substansi hubungan hukum. Dengan demikian, pemagangan diharapkan tetap berada dalam koridor edukatif dan tidak disalahgunakan sebagai bentuk hubungan kerja terselubung yang merugikan tenaga kerja.