P-ISSN : 2746-3966 E-ISSN : 2746-4571 LAW_JURNAL adalah Jurnal Ilmiah bidang Hukum yang diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Dharmawanga, yang diterbitkan dua kali setahun. Jurnal bermuatan hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah terpilih meliputi berbagai cabang ilmu hukum (Sosiologi Hukum, Sejarah Hukum, Perbandingan Hukum, Konsep Hukum, dll) serta dalam Jurnal Hukum juga berisi tentang bidang kajian berkaitan dengan Hukum dalam arti luas.
Copyright (c) 2026 Law Jurnal https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
MODEL BISNIS FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM
Perkembangan financial technology (fintech) di Indonesia telah melahirkan berbagai model bisnis baru yang mendorong transformasi ekonomi digital, mulai dari sistem pembayaran digital, layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (peer-to-peer lending), securities crowdfunding, hingga inovasi teknologi sektor keuangan lainnya. Namun, kecepatan inovasi tersebut tidak selalu diimbangi oleh kerangka regulasi yang memadai, sehingga menimbulkan problematika kepastian hukum bagi penyelenggara, konsumen, maupun regulator. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, model bisnis fintech di Indonesia berkembang pesat dan berkontribusi signifikan terhadap inklusi keuangan serta transformasi ekonomi digital, ditandai dengan akumulasi penyaluran pendanaan yang telah melampaui seribu triliun rupiah; kedua, implementasi regulasi fintech telah mengalami penguatan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), POJK Nomor 40 Tahun 2024, serta berbagai peraturan pelaksananya, tetapi masih menyisakan persoalan fragmentasi kewenangan, kesenjangan penegakan hukum terhadap penyelenggara ilegal, dan ketertinggalan regulasi terhadap inovasi; ketiga, model regulasi yang ideal adalah model regulasi responsif berbasis prinsip (principle-based regulation) yang dikombinasikan dengan mekanisme regulatory sandbox, pengawasan berbasis risiko, dan harmonisasi kelembagaan, sehingga kepastian hukum dan ruang inovasi dapat diwujudkan secara seimbang.
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56 /PUUXIV/2016 TERHADAP MEKANISME PEMBATALAN PERATURAN DAERAH DI PROVINSI SUMATERA UTARA TINJAUAN FIQH SIYASAH
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 telah mengubah mekanisme pembatalan Peraturan Daerah dengan menghapus kewenangan executive review oleh pemerintah pusat dan menegaskan bahwa pembatalan Peraturan Daerah merupakan kewenangan Mahkamah Agung melalui mekanisme judicial review. Perubahan tersebut menimbulkan implikasi terhadap hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya dalam pembentukan, pengawasan, dan pembatalan Peraturan Daerah di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan kewenangan pemerintah pusat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016, implikasinya terhadap mekanisme pembentukan, pengawasan, dan pembatalan Peraturan Daerah di Provinsi Sumatera Utara, serta menganalisisnya dalam perspektif fiqh siyasah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan fiqh siyasah. Data dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 memperkuat prinsip negara hukum dan independensi kekuasaan kehakiman dengan menempatkan Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang membatalkan Peraturan Daerah, sedangkan pemerintah pusat berperan dalam pembinaan dan pengawasan preventif. Dalam perspektif fiqh siyasah, mekanisme tersebut sejalan dengan prinsip siyāsah qaḍā'iyyah, maṣlaḥah, dan al-'adālah. Penelitian ini menawarkan model pengawasan Peraturan Daerah yang integratif melalui penguatan executive preview, optimalisasi judicial review, dan partisipasi masyarakat sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
MISREKOGNISI KONSTITUSIONAL ATAS DISABILITAS TAK TAMPAK DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA
Artikel ini menganalisis kesalahan pengakuan konstitusional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XXIII/2025 mengenai pengakuan terhadap disabilitas tak terlihat di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis apakah perluasan definisi disabilitas fisik untuk mencakup penyakit kronis telah bergeser secara substansial melampaui model medis sebagaimana diamanatkan dalam Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). Penelitian ini menggunakan metode hukum normative dengan pendekatan doctrinal komperatif melalui teori rekognisi Alex Honneth, Capabilities approach Martha Nassbaum, dan crip theory rosemarie Garland-Thomson. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persyaratan asesmen medis formal sebagai syarat pengakuan hukum masih mereproduksi medikalisme structural dan menimbulkan eksklusi epistemis terhadap penyandang disabilitas tak tampak. Artikel ini menawarkan konsep konstitusionalisme partisipatoris sebagai kerangka alternatif yang menitikberatkan pada kesetaraan substantif dan hambatan partisipatoris dalam pengajuan konstitusional.
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN PERTANAHAN MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KABUPATEN DELI SERDANG
Kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah merupakan unsur penting dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan. Namun, praktik pemalsuan dokumen pertanahan masih menjadi persoalan yang mengancam kepastian hukum, memicu sengketa, dan menghambat pembangunan. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diharapkan tidak hanya mempercepat legalisasi aset masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen preventif dalam mencegah tindak pidana pemalsuan dokumen pertanahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam pencegahan pemalsuan dokumen pertanahan melalui Program PTSL di Kabupaten Deli Serdang, implementasi program tersebut, serta faktor-faktor yang menjadi kendalanya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, analisis peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan data empiris, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan pemalsuan dokumen pertanahan memerlukan sinergi antara pendekatan penal dan nonpenal melalui penguatan sistem administrasi pertanahan. Implementasi PTSL telah meningkatkan kepastian hukum melalui verifikasi data dan penerbitan sertifikat, namun masih terkendala oleh harmonisasi regulasi, keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan belum terintegrasinya sistem informasi pertanahan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan hukum pidana melalui digitalisasi administrasi, integrasi data, penguatan kelembagaan, dan pengawasan kolaboratif.
PERLINDUNGAN HUKUM PADA NASABAH TERHADAP KETERSEDIAAN FISIK PRODUK TABUNG EMAS PERSPEKTIF HIFDZ AL – MAAL
Perkembangan produk tabung emas di lembaga keuangan, khususnya berbasis syari’ah, memberikan kemudahan investasi bagi masyarakat. Namun, dalam praktiknya muncul permasalahan terkait ketersediaan emas fisik sebagai underlying asset yang tidak selalu sebanding dengan saldo emas digital yang dimiliki nasabah. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bentuk perlindungan hukum bagi nasabah serta kesesuaiannya dengan prinsip Hifdz Al-Maal dalam Maqashid Syari’ah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum pada nasabah terhadap ketersediaan fisik produk tabung emas didalam lembaga keuangan serta menilai bagaimana penerapan konsep Hifdz Al-Maal dalam Maqasyid Syari’ah terhadap perlindungan hak nasabah dalam produk tabung emas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan hukum telah diatur melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan Peraturan BAPPEBTI Nomor 4 Tahun 2019, yang mencakup perlindungan preventif dan represif. Namun, dalam praktiknya masih terdapat ketidaksesuaian antara saldo emas digital dan ketersediaan emas fisik, yang menunjukkan lemahnya regulasi implementasi pengawasan dan transparansi. Dari perspektif Hifdz Al-Maal, kondisi ini belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan harta karena masih mengandung unsur ketidakpastian (gharar) dan berpotensi merugikan nasabah.
EFEKTIVITAS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP
Pembaharuan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai pergeseran paradigma pemidanaan dari orientasi yang bersifat represif menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Salah satu pendekatan yang berkembang dalam sistem peradilan pidana modern adalah restorative justice, terutama dalam penyelesaian tindak pidana ringan yang mengedepankan pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan hubungan sosial dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, mengkaji efektivitas penerapannya dibandingkan dengan pemidanaan konvensional, serta merumuskan konsep ideal penerapannya dalam rangka mewujudkan tujuan pemidanaan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengaturan restorative justice belum diatur secara eksplisit dalam KUHP baru, tujuan pemidanaan yang menitikberatkan pada penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan memberikan landasan filosofis bagi penerapannya. Dibandingkan dengan pemidanaan konvensional, pendekatan restorative justice dinilai lebih efektif dalam memberikan keadilan yang berorientasi pada pemulihan, meningkatkan efisiensi penegakan hukum, serta mendukung tercapainya tujuan pemidanaan yang berkeadilan, bermanfaat, dan berkepastian hukum.
Reconstructing the Likelihood of Confusion Parameter in Indonesia’s First-to-File System: A Comparative Legal Analysis (EUIPO and USPTO)
This study aims to reconstruct the likelihood of confusion parameters within Indonesia’s first-to-file trademark system. The main issue raised is the normative gap in Article 21 of the Trademark Law and Ministry of Law and Human Rights Regulation No. 67 of 2016 on Trademark Registration, which results in legal uncertainty and inconsistency in examiners decisions when assessing “substantial similarity.” This article employs doctrinal legal research using a comparative legal approach. The analysis compares Indonesian parameters with the EUIPO’s sequential test and the USPTO’s 13 DuPont factors. An emulation and hybridization approach is used to extract the best principles from both jurisdictions to design a new adaptive framework for Indonesia. The study found that the absence of a hierarchy for visual, phonetic, and conceptual assessments in Indonesian law creates excessive discretion that disadvantages applicants, particularly SMEs. Case studies of Y&N Skincare and LEGAWA Abon Gulung Premium demonstrate that vague parameters result in inconsistent rejections. Conversely, EUIPO and USPTO offer measurable and transparent assessment matrices. To strengthen legal certainty within the first-to-file system, Indonesia needs to transform the “substantial similarity” doctrine into a measurable likelihood-of-confusion parameter by hybridizing the European Union’s sequential test approach with the United States’ market-factor analysis. This restructuring is crucial for aligning national trademark registration practices with international protection standards.
LEGAL ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF INFORMED CONSENT IN HEALTHCARE SERVICES IN BAUBAU CITY
Informed consent is a legal instrument designed to protect patients’ rights by ensuring they receive adequate information before medical procedures are performed. Although it is regulated by various laws and regulations, its implementation in healthcare practice is still often viewed merely as the fulfillment of an administrative obligation. This situation raises questions about the extent to which informed consent has fulfilled its legal purpose of ensuring the protection of patients’ rights. This study aims to analyze the implementation of informed consent in medical procedures at healthcare facilities in Baubau City from the perspective of substantive legal compliance. The study employs a normative-empirical legal method with an evidence-based regulation approach. Data were collected through literature review, interviews with medical staff, healthcare facility management, and patients, and analyzed qualitatively by comparing legal norms with implementation practices. The results indicate that the implementation of informed consent has proceeded according to procedure through the provision of information and the signing of consent forms prior to medical procedures. However, its effectiveness still faces various challenges, including limited service time, the use of medical terminology that is difficult to understand, and suboptimal mechanisms to ensure patients’ comprehension of the information provided. This study concludes that the implementation of informed consent in Baubau City has met the procedural compliance dimension but has not fully met the substantive legal compliance dimension. Therefore, strengthening medical communication and evaluating patient understanding are necessary to enhance the effectiveness of protecting patients.
Implementasi Penegakan Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Yang Terbukti Positif Menggunakan Narkotika Berdasarkan Hasil Tes Urine (Studi Di Polres Nias)
Penyalahgunaan narkotika oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan pelanggaran yang tidak hanya berdimensi pidana, tetapi juga mencederai integritas, profesionalisme, dan kehormatan institusi kepolisian. Sebagai aparat penegak hukum, anggota Polri berkewajiban menaati ketentuan hukum dan Kode Etik Profesi Polri sehingga setiap pelanggaran harus ditindak secara tegas. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi penegakan Kode Etik Profesi Polri terhadap anggota yang terbukti positif menggunakan narkotika berdasarkan hasil tes urine di Polres Nias, mekanisme pemeriksaan dan penjatuhan sanksi etik, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan kode etik telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh keterbatasan pembuktian, sarana pendukung, dan faktor kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, konsistensi penegakan sanksi, serta peningkatan profesionalisme aparat guna mewujudkan Polri yang berintegritas, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
Kebijakan Hukum Pidana terhadap Persyaratan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi Mantan Narapidana dalam Pemenuhan Hak atas Pekerjaan
Persyaratan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dalam proses rekrutmen tenaga kerja merupakan praktik administratif yang banyak diterapkan oleh instansi pemerintah maupun sektor swasta. Meskipun bertujuan mendukung keamanan dan integritas calon pekerja, penerapannya sering menimbulkan hambatan bagi mantan narapidana dalam memperoleh pekerjaan setelah menjalani pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum mengenai persyaratan SKCK bagi mantan narapidana, mengkaji kedudukannya dalam sistem hukum Indonesia, serta merumuskan kebijakan hukum pidana yang mampu menjamin pemenuhan hak atas pekerjaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan SKCK masih berorientasi pada fungsi administratif dan belum memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap mantan narapidana. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum pidana yang membatasi penggunaan SKCK secara proporsional, mencegah praktik diskriminatif, serta mengakomodasi tujuan pemidanaan berupa rehabilitasi dan reintegrasi sosial tanpa mengabaikan kepentingan perlindungan masyarakat.
Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan Anak Korban Perkawinan Anak
Perlindungan anak merupakan kewajiban negara yang harus diwujudkan melalui kebijakan hukum yang efektif untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Meskipun demikian, praktik perkawinan anak masih terjadi di Indonesia dan menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti terputusnya pendidikan, meningkatnya risiko kekerasan, serta terganggunya kesehatan dan perkembangan anak. Penelitian ini bertujuan mengkaji kebijakan hukum pidana dalam melindungi anak korban perkawinan anak, mengidentifikasi kelemahan pengaturannya, serta merumuskan arah pembaruan yang lebih ideal. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak korban perkawinan anak telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perkawinan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun pengaturannya belum terintegrasi secara menyeluruh. Kelemahan utama terletak pada belum adanya pengaturan pidana khusus bagi pihak yang memfasilitasi perkawinan anak, lemahnya pengawasan terhadap dispensasi kawin, serta terbatasnya mekanisme pemulihan korban. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan kebijakan hukum pidana melalui penguatan sanksi, pengetatan dispensasi kawin, serta optimalisasi perlindungan dan pemulihan hak anak.
Implementasi Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan di Wilayah Hukum Polres Nias
Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan bentuk kejahatan terhadap harta kekayaan yang timbul akibat penyalahgunaan kepercayaan yang melekat pada suatu jabatan, profesi, atau hubungan kerja. Perbuatan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi korban, tetapi juga berdampak pada menurunnya kredibilitas institusi, terganggunya kepastian hukum, serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum Polres Nias, mengevaluasi efektivitasnya dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Nias, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penegakan hukum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka, hingga pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan alat bukti, kompleksitas pembuktian unsur penyalahgunaan kepercayaan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta kecenderungan penyelesaian perkara di luar proses peradilan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi penyidik, penguatan koordinasi antarlembaga penegak hukum, optimalisasi sarana penyidikan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna mendukung penegakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan.
Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penyelesaian Konflik Norma Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana seksual merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin terpenuhinya hak anak atas rasa aman dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menghadirkan pengaturan mengenai tindak pidana kesusilaan yang berdampingan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga berpotensi menimbulkan konflik norma dalam penentuan dasar hukum terhadap tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis konflik norma tersebut, mengkaji penerapan asas lex specialis derogat legi generali sebagai mekanisme penyelesaiannya, serta menilai implikasinya terhadap kepastian hukum. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan ketentuan yang bersifat khusus (lex specialis) sehingga harus diprioritaskan dalam penanganan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak. Penerapan asas tersebut memberikan kepastian hukum, mencegah disparitas penerapan norma, dan memperkuat perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban.
Pelindungan Indikasi Geografis Sebagai Strategi Peningkatan Eksistensi Ekspor Rempah Indonesia
Penelitian ini mengevaluasi peran strategis pelindungan Indikasi Geografis sebagai instrumen hukum untuk memperkuat posisi tawar dan stabilitas harga rempah Indonesia di pasar internasional. Permasalahan utama yang diangkat adalah rendahnya nilai tambah ekonomi komoditas rempah nasional akibat dominasi penjualan bahan mentah yang belum terproteksi secara kolektif, sehingga rentan terhadap praktik pemalsuan identitas wilayah oleh pihak asing. Banyak kajian sebelumnya hanya menitikberatkan pada narasi historis jalur rempah tanpa membedah fungsionalitas kerangka hukum kekayaan intelektual dalam memitigasi hambatan perdagangan non-tarif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual. Analisis difokuskan pada sinkronisasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap standar minimum pelindungan yang diatur dalam Pasal 22 hingga 24 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement). Temuan penelitian menunjukkan bahwa transformasi yuridis melalui pendaftaran Indikasi Geografis memberikan kepastian hukum yang signifikan bagi produsen lokal, sebagaimana terverifikasi pada eskalasi nilai ekonomi produk Lada Putih Muntok dan Pala Banda pasca-pendaftaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan Buku Deskripsi sebagai dokumen teknis pendaftaran merupakan syarat mutlak untuk menciptakan diferensiasi produk yang sah dan berkelanjutan di tengah dinamika perdagangan global yang kompetitif. Kata Kunci: Indikasi Geografis, Rempah Nusantara, Hukum Perdagangan Internasional, TRIPS Agreement, Kekayaan Intelektual Kolektif
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN PELANGGARAN USAHA PARIWISATA TANPA IZIN DI ACEH TENGAH: TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH DAN MAQASHID AL-SYARI'AH
Sektor pariwisata Kabupaten Aceh Tengah tumbuh pesat, ditandai kunjungan wisatawan lebih dari 300.000 orang per tahun dan lebih dari seribu proyek perizinan berusaha (Nomor Induk Berusaha/NIB) yang terbit melalui sistem Online Single Submission pada subsektor penyediaan makanan dan minuman sepanjang 2018–2025. Pertumbuhan kuantitatif ini belum sepenuhnya diimbangi kepatuhan terhadap perizinan operasional sebagaimana disyaratkan Qanun. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi perizinan usaha pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dan Qanun Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2019, mengidentifikasi kendala struktural yang dihadapi pemerintah daerah, serta mengevaluasi peran pemerintah daerah dari perspektif siyasah dusturiyah dan maqashid al-syari'ah. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumenter, dengan teknik analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian mengidentifikasi tiga kendala struktural: (1) rasio aparatur pengawas yang tidak sebanding dengan cakupan wilayah dan laju pertumbuhan usaha; (2) belum terintegrasinya standar operasional prosedur (SOP) lintas instansi sehingga memperlambat proses rekomendasi teknis; dan (3) kesenjangan literasi hukum dan literasi digital pelaku usaha terhadap sistem OSS. Dari perspektif siyasah dusturiyah, peran pemerintah daerah dinilai belum sepenuhnya merealisasikan prinsip amanah dan 'adalah (keadilan) sebagaimana dirumuskan Imam al-Mawardi; sementara dari sudut maqashid al-syari'ah, kesenjangan pengawasan berpotensi mengancam hifzh al-mal (kepentingan pendapatan asli daerah) dan hifzh al-nafs (keselamatan wisatawan serta kelestarian ekosistem Danau Laut Tawar). Penelitian ini merekomendasikan revitalisasi wilayah al-hisbah kontemporer yang bersifat edukatif, integrasi data lintas instansi, dan pendekatan kepatuhan bertahap sebagai kebijakan yang lebih maslahat dibanding pendekatan represif semata.
Tanggung Jawab Dan Peran Kantor Kecamatan Tanjung Morawa Dalam Pendistribusian Ktp Dan Kartu Keluarga Berdasarkan UU No.24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Perspektif Siyasah Dusturiyah
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab dan peran Kantor Kecamatan Tanjung Morawa dalam pendistribusian Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi, ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kecamatan telah menjalankan perannya sebagai fasilitator dan perantara antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan masyarakat. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat keterlambatan distribusi dokumen, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur administrasi. Dari perspektif siyasah dusturiyah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan belum sepenuhnya terwujud dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas aparatur, optimalisasi sistem pelayanan, serta penguatan koordinasi dan edukasi masyarakat guna mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang efektif, adil, dan akuntabel.
KEDUDUKAN HUKUM SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN WARIS YANG DIBUAT OLEH NOTARIS BERDASARKAN PASAL 1057 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN PASAL 15 (1) UU NOMOR II TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS
This research examines the legal standing of a declaration of inheritance refusal deed made by a notary based on Article 1057 of the Indonesian Civil Code. The issue studied is whether a notarial deed can serve as a valid legal instrument for inheritance refusal, and what legal consequences arise from such a deed under civil inheritance law. This study uses a normative legal research method with statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials analyzed consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are interpreted descriptively and qualitatively. The findings show that inheritance refusal under Article 1057 of the Civil Code must be expressed clearly through a statement submitted to the district court registry, as required by law. Therefore, a notarial deed of inheritance refusal functions primarily as written evidence of the heir’s intention, but it does not automatically replace the formal procedure required by law. Accordingly, a notarial deed of inheritance refusal has evidentiary value as an authentic deed regarding the existence of the statement, yet it does not by itself produce legal consequences of inheritance refusal unless the statutory procedure is fulfilled. In this context, the notary must ensure that the contents of the deed reflect the parties’ intentions and do not conflict with applicable laws and regulations.
Pergeseran Politik Kebijakan Pidana Dari Konsep Kolonial Menuju Pradigma Hukum Modern Berdasarkan UU No 1 Tahun 2023
Politik kebijakan pidana merupakan kebijakan negara dalam menentukan tujuan, arah, dan cara penggunaan hukum pidana. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis dan menjelaskna proses pergeseran paradigma hukum Indonesia, yang diawal memakai hukum kolonial sekarang menuju hukum modern. Metode penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analistis, yang mengambil sampel 2 Undang-Undang yakni Undang-Undang Nomo 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Hasil yang ditemukan konsep hukum modern dalam pemidaan dalam KUHP Nasional telah bergeser dari pola retributif ke pola restoratif dengan orientasi pembinaan dan reintegrasi sosial. Prinsip restorative justice yang diadopsi menempatkan pemidanaan bukan sekadar sebagai pembalasan, melainkan sebagai upaya memulihkan keseimbangan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Hukum modern memiliki tiga visi utama yaitu keadilan korektif ditujukan kepada pelaku, keadilan restoratif yang ditujukan ke pemulihan korban, dan keadilan rehabilitatif yang ditujukan kepada pelaku dan korban. Politik hukum disini mencerminkan upaya kodifikasi hukum pidana yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia.
PEMISAHAN PERTANGGUNGJAWABAN JABATAN DAN PRIBADI TERHADAP PENYALAHGUNAAN WEWENANG YANG MENIMBULKAN KERUGIAN NEGARA
Penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian negara yang dilakukan oleh pejabat negara dapat dikategorikan sebagai sebuah kesalahan dalam hukum administrasi negara dan disisi lain sebagai suatu kesalahan yang mengakibatkan sanksi/hukuman pidana. Penelitian ini menganalisis pemisahan pertanggungjawaban jabatan dan pribadi terhadap penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian negara. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, hasil kajian menunjukkan bahwa ketidakjelasan batasan antara pertanggungjawaban pejabat akibat penyalahgunaan wewenang jabatan dan tindak pidana sering memicu kriminalisasi kebijakan dan menghambat efektivitas pemerintahan. Pertanggungjawaban jabatan berkaitan dengan aspek legalitas dan tata kelola yang baik, sedangkan pertanggungjawaban pribadi muncul saat terdapat niat jahat (mens rea) untuk keuntungan pribadi. Pemisahan ini untuk menjamin kepastian hukum, melindungi ruang diskresi pejabat sebagai premium remedium, dan memastikan hukum pidana berfungsi sebagai ultimum remedium. Penelitian merekomendasikan harmonisasi regulasi antara UU Administrasi Pemerintahan dan UU Tipikor serta penguatan peran APIP dan PTUN sebagai filter utama penilaian penyalahgunaan wewenang.
PENERAPAN PRINSIP GOOD FAITH (ITIKAD BAIK) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN SAHAM DI PERUSAHAAN TERBUKA
Sengketa kepemilikan saham di perusahaan terbuka (Tbk) memiliki kompleksitas yang tinggi karena melibatkan kepentingan publik, regulator pasar modal, dan perlindungan terhadap investor minoritas. Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip good faith (itikad baik) sebagai instrumen hukum mendasar dalam penyelesaian sengketa tersebut. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, penelitian ini menganalisis bagaimana itikad baik diartikan dan diterapkan baik pada tahap pra-sengketa maupun dalam forum penyelesaian sengketa (litigasi dan non-litigasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip good faith tidak hanya berfungsi sebagai standar moral, melainkan standar hukum operasional yang membatasi tindakan manipulatif pemegang saham pengendali, menguji keabsahan perolehan saham, serta menjadi dasar pertimbangan hakim/arbiter untuk memulihkan hak-hak pemegang saham yang dirugikan demi menjaga stabilitas pasar modal.
Kepastian Hukum Kepemilikan Tanah dalam Kasus Sertipikat Ganda (Studi Putusan PN Semarang Nomor 237/Pdt.G/2024)
Sertipikat hak milik (SHM) merupakan alat bukti hak atas tanah yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Namun, dalam praktik masih terjadi penerbitan Sertipikat ganda yang menimbulkan sengketa dan menguji tingkat kepastian hukum bagi pemegang hak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum SHM sebagai alat bukti hak serta menelaah pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024 terkait adanya tumpang tindih antara SHM dan Sertipikat hak guna bangunan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem pendaftaran tanah di Indonesia menganut publikasi negatif bertendensi positif, pengadilan tetap berwenang menilai keabsahan Sertipikat berdasarkan fakta yuridis dan riwayat perolehan hak. Putusan tersebut menegaskan bahwa kepastian hukum SHM tidak bersifat absolut apabila terbukti terdapat cacat administratif atau tumpang tindih hak atas tanah.
JOKI ANAK DI BAWAH UMUR DALAM TRADISI PACUAN KUDA DI SUMBA TIMUR PERSPEKTIF TEORI LAW AS A TOOL OF SOCIAL ENGINEERING
Penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena penggunaan anak di bawah umur sebagai joki dalam tradisi pacuan kuda di Kabupaten Sumba Timur, dengan menggunakan teori law as a tool of social engineering sebagai basis pijakan analisis. Praktik penggunaan joki anak tersebut merupakan tradisi yang sudah dianggap budaya yang telah berlangsung lama, namun menimbulkan persoalan hukum terkait perlindungan anak. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara praktik budaya dan norma hukum posistif yang menuntut perlindugan terhadap anak. Untuk mengantar analisis sampai kilimaks maka penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan filsafat hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam perspektif hukum sebagai alat rekayasa sosial (law as a tool of social engineering), hukum harus mampu menyeimbangkan antara pelestarian budaya dan perlindungan anak melalui regulasi yang adaptif serta peningkatan kesadaran masyarakat pentingnya ketaatan terhadap hukum atau hukum adalah sarana yang dapat digunakan untuk membentuk masyarakat dan mengatur tingkah laku manusia
Penyelesaian Wanprestasi Atas Kegagalan Pengembalian Dana Dalam Transaksi Online Melalui Aplikasi Agoda
Penelitian ini mengkaji permasalahan kegagalan pengembalian dana (refund) pada transaksi melalui platform Online Travel Agent (OTA), khususnya Agoda, yang meskipun menawarkan kemudahan akses dan harga kompetitif, masih menyisakan persoalan dalam pemenuhan hak konsumen. Psraktiknya, proses refund sering berlangsung lama dengan prosedur administratif yang kompleks, seperti verifikasi berulang dan respons layanan pelanggan yang tidak optimal, hingga menimbulkan kerugian serta ketidakpastian bagi konsumen yang mengalami kegagalan pengembalian dana. Kondisi ini mengindikasikan adanya dugaan wanprestasi oleh pelaku usaha karena tidak memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam kontrak elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kegagalan refund sebagai bentuk wanprestasi, mengidentifikasi perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen, serta mengkaji upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan nonhukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan refund oleh Agoda secara tegas dapat dikualifikasikan sebagai bentuk wanprestasi, karena pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban pengembalian dana sesuai perjanjian yang telah disepakati dalam kontrak elektronik. Akibatnya, hak konsumen tidak terpenuhi secara layak, terutama terkait kepastian atas dana yang seharusnya dikembalikan. Secara normatif, perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat, namun implementasinya masih bergantung pada kebijakan internal pelaku usaha yang bersifat sepihak (take it or leave it), sehingga menempatkan konsumen pada posisi yang lemah. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh konsumen melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi sesuai dengan kebutuhan para pihak, meskipun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh aksesibilitas dan mekanisme yang tersedia.
TINJAUAN NORMATIF TERHADAP PRINSIP IJBARI DALAM SISTEM KEWARISAN ISLAM
Prinsip ijbari merupakan asas fundamental dalam sistem kewarisan Islam yang memastikan peralihan hak atas harta peninggalan terjadi secara otomatis dan wajib sesuai ketentuan syariat, sekaligus memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak ahli waris. Urgensi kajian ini muncul dari kesenjangan antara ketentuan normatif prinsip ijbari dan praktik sosial masyarakat, termasuk tantangan dalam implementasi di pengadilan agama dan budaya hukum lokal yang sering menunda atau memodifikasi pembagian waris. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara normatif prinsip ijbari, menilai penerapannya dalam KHI dan praktik adjudikatif, serta menganalisis implikasinya terhadap penyelesaian sengketa dan perlindungan hak ahli waris. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif normatif dengan studi kepustakaan dan analisis yuridis, yang memanfaatkan sumber primer berupa Al-Qur’an, hadis, KHI, UU Peradilan Agama, serta putusan Pengadilan Agama, dan sumber sekunder berupa buku, artikel ilmiah, dan jurnal hukum. Data dianalisis menggunakan teknik analisis yuridis normatif untuk memahami prinsip ijbari dan hubungannya dengan praktik hukum waris di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip ijbari berfungsi sebagai mekanisme otomatis yang melahirkan hak ahli waris, sekaligus memastikan keadilan distributif dan perlindungan hak. Meskipun terdapat perbedaan praktik akibat faktor sosial-budaya, putusan pengadilan agama cenderung konsisten merujuk pada ketentuan normatif faraid yang bersifat ijbari. Temuan ini memperkuat pemahaman teoretis tentang ijbari sebagai instrumen hukum yang bersifat normatif, yuridis, dan praktis, serta relevan dalam penyelesaian sengketa waris kontemporer. Kesimpulannya, prinsip ijbari tidak hanya menjamin kepastian hukum dan keadilan, tetapi juga memberikan arahan bagi penegakan hukum dan edukasi masyarakat terhadap hukum waris Islam. Penelitian ini menyarankan kajian lebih lanjut mengenai integrasi prinsip ijbari dengan dinamika sosial, praktik budaya, dan tantangan globalisasi hukum waris
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PENETAPAN OBJEK WARIS MELALUI MEDIASI DAN AKTA PERDAMAIAN
Sengketa waris dalam keluarga Muslim di Indonesia kerap menimbulkan konflik berkepanjangan apabila tidak diselesaikan melalui mekanisme yang tepat, terutama ketika harta peninggalan tidak terdokumentasi dengan baik dan terdapat perbedaan kepentingan antara ahli waris dari perkawinan berbeda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan sosiologi hukum. Sumber data terdiri atas data primer berupa rekonstruksi fakta kasus dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, kitab fikih waris, dan literatur hukum keluarga Islam. Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, proses musyawarah yang dipimpin oleh tokoh yang memiliki otoritas hukum dan moral mampu menggeser kesepakatan dari pembagian faraidh menuju pembagian sama rata atas dasar pertimbangan keadilan sosial dan penghargaan terhadap jasa pengasuhan; kedua, penundaan penjualan rumah disepakati guna melindungi hak tempat tinggal istri almarhum; ketiga, formalisasi kesepakatan melalui akta perdamaian notariil memberikan kepastian hukum yang mengikat. Penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan musyawarah berbasis nilai kearifan lokal dan ajaran Islam dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa keluarga yang lebih humanis, efisien, dan berkeadilan.
TANGGUNG JAWAB KORPORASI TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KAWASAN INDUSTRI MEDAN: PERSPEKTIF HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT
Pertumbuhan sektor industri di Kawasan Industri Medan (KIM) telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi daerah. Namun demikian, perkembangan tersebut juga meningkatkan risiko terjadinya degradasi lingkungan, khususnya yang bersumber dari limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3). Transformasi kebijakan lingkungan hidup pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, terutama terkait mekanisme pengawasan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yang disertai dengan masih terbatasnya transparansi informasi lingkungan dan semakin berkembangnya praktik greenwashing oleh korporasi, menunjukkan bahwa sistem perlindungan lingkungan belum berfungsi secara optimal dalam menjamin hak konstitusional masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban korporasi terhadap pencemaran lingkungan di Kawasan Industri Medan dengan menitikberatkan pada pengawasan AMDAL, pengelolaan limbah B3, serta praktik greenwashing dalam kegiatan industri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statutory approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, telah menyediakan instrumen hukum yang relatif komprehensif, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut meliputi lemahnya kapasitas pengawasan, rendahnya budaya kepatuhan korporasi, serta manipulasi citra perusahaan sebagai entitas yang ramah lingkungan (greenwashing). Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan tata kelola lingkungan melalui peningkatan efektivitas pengawasan, transparansi informasi lingkungan, serta penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) secara konsisten dalam penegakan hukum lingkungan guna mewujudkan pembangunan industri yang berkelanjutan dan keadilan ekologis.
IMPLEMENTASI PIDANA KERJA SOSIAL DALAM KUHP NASIONAL SEBAGAI SOLUSI OVERKAPASITAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN: TANTANGAN DAN MODEL SINERGI TRIPARTIT
Pengaturan pidana kerja sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mulai berlaku 2 Januari 2026, merupakan salah satu wujud dekriminalisasi dan penerapan pemidanaan alternatif di Indonesia. Namun hingga tahun 2026 implementasinya belum optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep pidana kerja sosial, menilai efektivitasnya sebagai respons terhadap overkapasitas lembaga pemasyarakatan, serta mengidentifikasi tantangan implementasinya dan menawarkan solusi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan tiga tantangan utama: belum tersedianya peraturan pelaksana, keterbatasan sumber daya manusia Balai Pemasyarakatan (Bapas), dan stigma masyarakat yang menganggap pidana kerja sosial tidak menimbulkan efek jera. Kebaruan penelitian ini terletak pada penawaran “Model Sinergi Tripartit” antara Hakim, Bapas, dan Pemerintah Daerah sebagai kerangka implementasi. Penelitian menyimpulkan bahwa diperlukan percepatan pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Mahkamah Agung agar pidana kerja sosial dapat berjalan efektif.
PROBLEMATIKA PENERAPAN PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004
Pembuktian sederhana merupakan karakteristik utama dalam penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan asas penyelesaian perkara secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan melalui mekanisme pembuktian terhadap syarat-syarat kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1). Akan tetapi, dalam praktik peradilan niaga masih ditemukan berbagai persoalan akibat tidak adanya batasan normatif mengenai makna pembuktian sederhana sehingga memunculkan inkonsistensi penerapan oleh hakim. Perbedaan penafsiran tersebut mengakibatkan putusan terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa sering menghasilkan amar yang berbeda sehingga mengurangi kepastian hukum bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan pembuktian sederhana dalam permohonan pernyataan pailit, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya inkonsistensi putusan hakim, serta merumuskan konsep ideal pembuktian sederhana dalam hukum kepailitan Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pembuktian sederhana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 masih menyisakan kekosongan norma karena tidak memberikan indikator yang jelas mengenai parameter kesederhanaan pembuktian. Kondisi tersebut menyebabkan hakim memiliki ruang diskresi yang sangat luas dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya syarat pembuktian sederhana. Akibatnya, kepastian hukum menjadi terganggu dan tujuan pembentukan Pengadilan Niaga sebagai lembaga penyelesaian sengketa bisnis secara cepat belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi konsep pembuktian sederhana melalui penyempurnaan norma dalam Undang-Undang Kepailitan maupun penyusunan pedoman teknis oleh Mahkamah Agung yang memuat indikator objektif mengenai pembuktian sederhana.
PENEGAKKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN SECARA TERORGANISASI (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)
Peredaran gelap narkotika yang dilakukan melalui jaringan terorganisasi merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang terus berkembang dengan memanfaatkan struktur organisasi yang rapi, pembagian tugas yang jelas, serta dukungan teknologi informasi dan jejaring lintas wilayah. Karakteristik tersebut menjadikan upaya penegakan hukum semakin kompleks, khususnya di wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kejahatan narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang dilakukan secara terorganisasi, menilai tingkat efektivitasnya, serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penegakan hukum tersebut. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui tindakan pencegahan, pengawasan, dan penindakan. Meskipun demikian, efektivitasnya belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh kemampuan jaringan narkotika beradaptasi, keterbatasan sarana penegakan hukum, koordinasi antarlembaga, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat, pemanfaatan teknologi penyidikan yang lebih modern, dan sinergi antarlembaga untuk meningkatkan keberhasilan pemberantasan kejahatan narkotika terorganisasi.
REKONSTRUKSI NORMA PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KEPALA DAERAH ATAS TIDAK TEREALISASINYA VISI DAN MISI YANG TELAH DITETAPKAN DALAM RPJMD
Visi dan misi kepala daerah merupakan komitmen politik yang wajib diterjemahkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, sistem hukum di Indonesia belum mengatur secara tegas mekanisme pertanggungjawaban hukum apabila visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD tidak terealisasi tanpa alasan yang sah. Kondisi tersebut menimbulkan kekosongan norma yang berdampak pada lemahnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengaburkan batas antara tanggung jawab politik dan tanggung jawab hukum kepala daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum kepala daerah atas tidak teralisasinya visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD serta merekonstruksi norma hukum yang mampu memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahaan daerah. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara preskriptif melalui intrepretasi sistematis dan argumentasi hukum. hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang berlaku menempatkan kegagalan pencapaian visi dan misi sebagai evaluasi kinerja administratif dan pertanggungjawaban politik tanpa disertai akibat hukum yang jelas.
MAKNA KONSTITUSIONAL “KEPALA DAERAH DIPILIH SECARA DEMOKRATIS” PASCA PUTUSAN MK 195/PUU-XXIV/2026
Frasa “kepala daerah dipilih secara demokratis” sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah lama menimbulkan perdebatan interpretatif mengenai desain konstitusional mekanisme pemilihan kepala daerah. Ambiguitas tersebut kembali mengemuka dalam pengujian konstitusional yang berujung pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 195/PUU-XXIV/2026, yang menegaskan kembali praktik pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji makna konstitusional frasa tersebut serta menganalisis peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam memberikan arah bagi kebijakan legislasi mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statutory approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa frasa “dipilih secara demokratis” merupakan norma konstitusi yang bersifat terbuka (open-textured constitutional norm), sehingga memberikan ruang kebijakan (open legal policy) kepada pembentuk undang-undang dalam merancang mekanisme pemilihan kepala daerah. Namun demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 195/PUU-XXIV/2026 menegaskan bahwa ruang kebijakan tersebut tidak bersifat tanpa batas, melainkan harus dijalankan dalam koridor kedaulatan rakyat, demokrasi substantif, dan penafsiran konstitusi yang konsisten sebagaimana berkembang dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi. Putusan tersebut tidak mengubah norma konstitusi, melainkan memperkuat arah penafsirannya dengan menegaskan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini, prinsip demokrasi dalam pemilihan kepala daerah diwujudkan melalui mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat. Oleh karena itu, putusan tersebut berfungsi sebagai pedoman konstitusional yang membatasi arah pembentukan kebijakan legislasi di masa mendatang mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI DIGITAL MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (Studi pada Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara).
Kemajuan teknologi informasi telah memunculkan berbagai layanan investasi digital yang menawarkan akses mudah dan potensi keuntungan besar. Di sisi lain, kondisi tersebut dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan penipuan melalui media elektronik. Penelitian ini bertujuan mengkaji penegakan hukum pidana terhadap penipuan investasi digital di Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta merumuskan langkah optimalisasi penanganannya. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan penyidik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dilakukan melalui proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penyitaan barang bukti elektronik, dan pelimpahan perkara kepada penuntut umum berdasarkan KUHP dan Undang-Undang ITE. Hambatan utama meliputi penggunaan identitas palsu, transaksi lintas wilayah maupun negara, keterbatasan kemampuan digital forensik, dan rendahnya literasi masyarakat terkait investasi digital. Optimalisasi dilakukan melalui peningkatan kompetensi penyidik siber, penguatan kerja sama dengan OJK, perbankan, dan platform digital, serta edukasi publik mengenai investasi legal dan ilegal.
PRAKTIK ARISAN ONLINE MENURUN: UNSUR RIBA NASI’AH DAN PENYELESAIANNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Perkembangan teknologi digital telah mendorong lahirnya berbagai bentuk transaksi ekonomi berbasis internet, salah satunya adalah praktik arisan online menurun. Sistem arisan ini menerapkan perbedaan nominal pembayaran berdasarkan urutan pencairan dana, di mana peserta yang memperoleh giliran lebih awal diwajibkan membayar setoran lebih besar dibandingkan peserta yang memperoleh giliran akhir, meskipun seluruh peserta menerima nominal pencairan yang sama. Praktik tersebut menimbulkan berbagai persoalan hukum Islam, khususnya terkait indikasi riba nasi’ah, gharar (ketidakjelasan akad), serta potensi wanprestasi yang dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum praktik arisan online menurun dalam perspektif hukum Islam serta mengkaji mekanisme penyelesaian sengketanya berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis dan fiqh muamalah. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Al-Qur’an, Hadis, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), buku, jurnal ilmiah, dan berbagai literatur yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mendeskripsikan praktik arisan online menurun yang berkembang di masyarakat, kemudian mengkajinya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik arisan online menurun berpotensi mengandung unsur riba nasi’ah karena adanya tambahan manfaat ekonomi yang timbul akibat faktor waktu dalam perbedaan nominal pembayaran antar peserta. Selain itu, praktik tersebut juga berpotensi mengandung unsur gharar akibat ketidakjelasan akad, kurangnya transparansi pengelolaan dana, serta tingginya risiko wanprestasi dan penyalahgunaan dana oleh pihak tertentu. Dalam perspektif hukum Islam, sengketa yang timbul dalam praktik arisan online menurun pada prinsipnya diselesaikan melalui musyawarah (al-shulh), mediasi, dan arbitrase syariah (at-tahkim) sebagai bentuk penyelesaian nonlitigasi yang mengedepankan perdamaian. Apabila upaya tersebut tidak menghasilkan penyelesaian, sengketa dapat diajukan melalui jalur litigasi (al-qadha) untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak. Dengan demikian, praktik arisan online menurun perlu mendapatkan perhatian khusus karena berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan akad, transparansi pengelolaan dana, serta pemahaman yang memadai mengenai hukum ekonomi syariah agar kegiatan arisan online dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENEMPATAN ANAK BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DEWASA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menegaskan bahwa anak yang dijatuhi pidana penjara seharusnya menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), bukan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang diperuntukkan bagi narapidana dewasa. Namun dalam praktiknya, sejumlah Lapas dewasa tetap menampung anak binaan yang mengikuti program pembinaan dan pendidikan di dalam lingkungan Lapas dewasa, sebagaimana ditemukan pada Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam. Penelitian ini bertujuan menjawab tiga permasalahan: pertama, bagaimana pengaturan hukum mengenai penempatan anak binaan dalam lembaga pemasyarakatan menurut UU SPPA; kedua, faktor-faktor apa yang menyebabkan penempatan anak binaan di lembaga pemasyarakatan dewasa; dan ketiga, bagaimana akibat hukum dari penempatan anak binaan di lembaga pemasyarakatan dewasa yang tidak sesuai dengan ketentuan UU SPPA. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didukung data empiris sekunder berupa pemberitaan resmi dan dokumentasi kegiatan pembinaan di Lapas Lubuk Pakam sebagai studi kasus ilustratif. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara normatif, Pasal 85 ayat (1) UU SPPA mewajibkan penempatan anak yang dijatuhi pidana penjara di LPKA, dan pengecualian hanya dibenarkan dalam kondisi terbatas menurut Pasal 86 dan ketentuan peralihan Pasal 105. Faktor penyebab penempatan anak di Lapas dewasa meliputi keterbatasan jumlah dan jangkauan LPKA, kendala jarak dan rujukan antarwilayah, serta transisi usia anak menuju dewasa selama menjalani pidana. Penempatan yang tidak sesuai dengan UU SPPA menimbulkan akibat hukum berupa pelanggaran terhadap hak anak untuk dipisahkan dari orang dewasa, potensi cacat prosedural dalam pembinaan, serta risiko psikososial bagi anak binaan yang bersangkutan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi rujukan antar-UPT pemasyarakatan serta pengawasan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM agar pemenuhan hak anak binaan tidak tereduksi oleh keterbatasan kelembagaan di tingkat daerah
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI BERBASIS TEKNOLOGI DEEPFAKE DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA
Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah melahirkan teknologi yang dikenal sebagai deepfake. Teknologi ini memanfaatkan algoritma kecerdasan buatan dan teknik pemrosesan data yang canggih untuk menghasilkan rekayasa digital berupa gambar, video, atau audio yang memiliki kemiripan sangat tinggi dengan konten asli sehingga sulit dibedakan. Kecanggihan tersebut telah menimbulkan keprihatinan mendalam karna menimbulkan kekhawatiran yang berpotensi disalahgunakan untuk berbagai tujuan yang melanggar hukum, seperti penyebaran informasi palsu, pelanggaran privasi, dan pembuatan konten pornografi tanpa persetujuan, yang pada akhirnya dapat mengancam keamanan serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap informasi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana deepfake pornografi dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan memanfaatkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan deepfake pornografi dapat dijerat melalui beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ketentuan yang dapat dijadikan landasan hukum meliputi Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 29 Undang-Undang Pornografi, Pasal 433 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penerapan ketentuan tersebut perlu mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain pelanggaran terhadap hak privasi, penyebaran konten pornografi secara melawan hukum, serta perlindungan hukum bagi korban melalui penafsiran hukum yang responsif terhadap perkembangan teknologi digital.
EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK PADA SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU (SPKT) DI KEPOLISIAN RESORT KOTA MEDAN
Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) merupakan ujung tombak pelayanan publik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang beroperasi 24 jam tanpa henti. Pelayanan publik pada hakikatnya adalah pemberian jasa kepada masyarakat yang memerlukan, baik oleh pemerintah, swasta atas nama pemerintah, maupun swasta kepada masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Dalam konteks kepolisian, SPKT mengemban tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan keamanan dan perlindungan hukum secara cepat, tepat, dan bebas pungutan. Penelitian ini mengkaji tiga persoalan utama: (1) bagaimana pelaksanaan pelayanan publik pada SPKT Polrestabes Medan; (2) sejauh mana efektivitas pelayanan tersebut diukur dari pencapaian tujuan, kepuasan masyarakat, dan standar layanan; dan (3) kendala apa saja yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun mekanisme layanan berjalan terstruktur dengan dukungan Aplikasi DORS dan transformasi digital, efektivitas masih belum optimal pada dimensi ketepatan waktu tindak lanjut dan ketersediaan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang terukur.
KEABSAHAN HIBAH LISAN DALAM SENGKETA WARISAN (Analisis Putusan Mahkamah Syariah Meureudu Nomor 106/Pdt.G/2025/MS.Mrd)
Sengketa waris kerap terjadi dalam keluarga Muslim Indonesia, terutama ketika terdapat klaim hibah lisan yang tidak didukung bukti otentik memadai. Studi berikut tujuannya guna menganalisa keabsahan hibah secara lisan pada sengketa warisan dalam perspektif fikih serta bagaimana penerapannya dalam putusan Mahkamah Syariah Meureudu Nomor 106/Pdt.G/2025/MS.Mrd. Penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan UU merupakan metodologi penelitian yang diterapkan. Kitab UU Syariah, Putusan No. 106/Pdt.G/2025/MS.Mrd, serta peraturan perundang-undangan yang relevan merupakan contoh sumber hukum primer yang menjadi sumber data penelitian. Bahan hukum sekunder meliputi teori-teori hukum, yurisprudensi, serta literatur hukum Islam. Pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk menganalisis data secara kualitatif. Temuan penelitian ini menyoroti 2 kesimpulan penting. Pertama, menurut fikih Islam klasik ke-4 mazhab (Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hanbali) tidak mengharuskan kehadiran saksi sebagai rukun atau syarat sah hibah; saksi hanya berfungsi sebagai sarana pembuktian (isbat), sehingga hibah lisan yang telah disertai qabdh (penguasaan nyata) oleh penerima dipandang sah secara substansif. Kedua, Mahkamah Syar'iyah Meureudu menolak pengesahan hibah lisan tersebut karena tidak memenuhi syarat formil Pasal 210 ayat (1) KHI yang mensyaratkan kehadiran dua orang saksi, tanpa mempertimbangkan perspektif fikih klasik, 'urf masyarakat Aceh, maupun fakta qabdh atas objek hibah. Akibatnya, seluruh objek harta yang diklaim sebagai hibah dimasukkan kembali ke dalam boedel waris dan dibagikan kepada lima ahli waris sesuai kaidah faraidh dengan porsi 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan.
EFEKTIVITAS PENERAPAN ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN HUKUM BERLALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLSEK PADANG BOLAK
Pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang penegakan hukum telah melahirkan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sebagai metode penindakan pelanggaran lalu lintas berbasis elektronik yang lebih objektif, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan hukum ETLE, menilai efektivitas penerapannya dalam meningkatkan kepatuhan berlalu lintas di wilayah hukum Polsek Padang Bolak, serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasinya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, observasi lapangan, dan wawancara dengan aparat kepolisian serta masyarakat pengguna jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ETLE memiliki legitimasi hukum yang kuat berdasarkan peraturan mengenai lalu lintas dan transaksi elektronik. Penerapannya di Polsek Padang Bolak cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas dan menekan sejumlah pelanggaran tertentu. Kendati demikian, efektivitas tersebut masih dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital masyarakat, serta ketidaksesuaian data kepemilikan kendaraan. Oleh karena itu, peningkatan fasilitas teknologi, pembaruan data registrasi kendaraan, dan sosialisasi yang berkelanjutan diperlukan guna mengoptimalkan pelaksanaan ETLE.
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM MELALUI PENUNJUKAN ADVOKAT BAGI TERDAKWA YANG DIANCAM PIDANA DIATAS 5 (LIMA) TAHUN
Tujuan pemberian bantuan hukum oleh Advokat bagi para terdakwa (kategori miskin yang atas tindakannya diancam pidana diatas 5 {lima} tahun) yang menjalani proses penegakan hukum di PN Sibolga adalah guna merealisasikan asas equality before the law. Dalam hal realisasi pemberian bantuan hukum oleh para Advokat bagi para terdakwa yang menjalani proses penegakan hukum di PN Sibolga, diharapkan tidak ada kendala. Fakta hukumnya ada kendala. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai pemberian bantuan hukum oleh Advokat bagi para terdakwa yang menjalani proses penegakan hukum di PN Sibolga. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kendala dalam realisasi pemberian bantuan hukum oleh Advokat bagi para terdakwa yang menjalani proses penegakan hukum di PN Sibolga berupa kendala secara substansial, secara struktural, dan secara kultural. Terhadap berbagai kendala tersebut telah diajukan 5 (lima) perihal sebagai solusi.
EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 26 A AYAT (4) UU NOMOR 6 TAHUN 2023 DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMBUKTIAN
Tujuan Pasal 26 A ayat (4) UU Nomor 6 Tahun 2023 adalah untuk mendorong WP bersikap terbuka sejak tahap pemeriksaan sehingga ketetapan pajak yang diterbitkan berasal dari pengujian atas dokumen yang diberikan oleh WP pada saat pemeriksaan. Penerapan Pasal 26 A ayat (4) UU Nomor 6 Tahun 2023 diharapkan akan mengurangi sengketa pembuktian yang berlanjut ke Pengadilan Pajak. Fakta hukumnya, sengketa pembuktian yang berlanjut ke Pengadilan Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai efektivitas penerapan Pasal 26A ayat (4) UU Nomor 6 Tahun 2023 dalam penyelesaian Keberatan WP agar terwujud pemungutan pajak yang berkeadilan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ada 2 (dua) faktor penyebab timbulnya sengketa pembuktian antara WP dan DJP. Penerapan Pasal 26 A ayat (4) UU Nomor 6 Tahun 2023 dalam penyelesaian sengketa pembuktian antara WP dan DJP belum sepenuhnya efektif.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANGTUA SEBAB MELAKUKAN KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP ANAK
Keberadaan hukum (khususnya UU Nomor 23 Tahun 2004 dan UU Nomor 17 Tahun 2016) diharapkan efektif guna mencegah terjadinya orangtua melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap anaknya. Fakta hukumnya, keberadaan hukum belum efektif guna mencegah terjadinya orangtua melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap anaknya, sebab masih ada orangtua yang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap anaknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai penegakan hukum guna penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap orangtua yang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap anaknya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ada 2 (dua) faktor penyebab orangtua melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap anak. Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap orangtua yang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap anak adalah dipidana penjara selama 8 (delapan) bulan yang dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Kepastian dan Perlindungan Hukum Vendor terhadap Keterlambatan Pembayaran BUMN Karya
Pembangunan infrastruktur nasional menempatkan BUMN Karya sebagai pelaksana utama proyek sekaligus pengorganisasi hubungan kerja dengan vendor, pemasok, dan subkontraktor. Dalam praktiknya, keterlambatan pembayaran oleh BUMN Karya menimbulkan persoalan hukum mengenai kepastian waktu pembayaran, perlindungan hak tagih, keberlangsungan usaha, serta keseimbangan posisi tawar para pihak dalam hubungan kontraktual. Artikel ini membahas pengaturan hukum mengenai kewajiban pembayaran BUMN Karya kepada vendor, efektivitas perlindungan hukum atas keterlambatan pembayaran, serta bentuk perlindungan hukum yang lebih efektif bagi vendor. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data utama yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta didukung oleh informasi lapangan melalui wawancara dengan informan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban pembayaran BUMN Karya kepada vendor telah memiliki dasar hukum dalam KUH Perdata, hukum jasa konstruksi, hukum BUMN, hukum perseroan terbatas, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Namun, pengaturannya masih bersifat umum, tersebar, dan belum membentuk rezim khusus yang menjamin pembayaran tepat waktu. Perlindungan hukum secara formal tersedia melalui negosiasi, somasi, gugatan wanprestasi, arbitrase, dan PKPU, tetapi belum efektif secara substantif karena dipengaruhi oleh ketimpangan posisi tawar, sentralisasi keputusan pembayaran, hambatan administrasi, praktik cicilan di luar kontrak, lemahnya dokumentasi, dan ketergantungan vendor pada hubungan kerja dengan BUMN Karya. Artikel ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum vendor perlu diperkuat melalui klausul pembayaran yang jelas, SOP pembayaran vendor, transparansi status tagihan, pengakuan tagihan yang valid, dokumentasi kontraktual, addendum pembayaran, surat pengakuan utang, dan penyelesaian sengketa secara bertingkat.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE MELALUI TEKNOLOGI DEEPFAKE DALAM TINDAK PIDANA SIBER (Studi pada Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara).
Perkembangan Artificial Intelligence (AI) memberikan kontribusi besar bagi kemajuan teknologi, namun di sisi lain membuka peluang terjadinya penyalahgunaan melalui teknologi deepfake. Teknologi ini dapat memanipulasi wajah, suara, maupun video sehingga tampak menyerupai aslinya dan berpotensi dimanfaatkan untuk penipuan, pemerasan, pencemaran nama baik, penyebaran hoaks, serta berbagai bentuk tindak pidana siber lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum di Indonesia terkait penyalahgunaan AI melalui deepfake, pelaksanaan penegakan hukum oleh Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara, dan hambatan yang dihadapi dalam proses penanganannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi literatur dan wawancara dengan aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai deepfake masih tersebar dalam berbagai peraturan, terutama UU ITE dan KUHP, sehingga belum membentuk kerangka hukum yang komprehensif. Penegakan hukum dilakukan melalui penyelidikan digital, analisis forensik elektronik, pelacakan akun, dan kerja sama dengan penyelenggara sistem elektronik.
Analisis Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Penerapan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE pada Perkara Ujaran Kebencian di Media Sosial (Studi Kasus Putusan Pengadilan P.N. Medan No. 2359/Pid.Sus/2024 jo. Putusan P.T. Medan No. 940/PID.SUS/2025 jo. Putusan MA RI No. 8437K/Pid.Sus/2025)
Perkembangan media sosial telah mengubah ekspresi personal menjadi komunikasi publik digital yang cepat, terbuka, dan mudah viral. Perubahan tersebut menimbulkan persoalan hukum ketika konten digital bersinggungan dengan identitas suku, agama, ras, dan antargolongan. Artikel ini menganalisis penerapan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perkara ujaran kebencian di media sosial dengan studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2359/Pid.Sus/2024/PN.Mdn jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 940/PID.SUS/2025/PT.MDN jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 8437K/Pid.Sus/2025. Permasalahan yang dibahas adalah pengaturan hukum tindak pidana ujaran kebencian berbasis media sosial, konstruksi pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut, serta pembuktian dan pemidanaan dibandingkan dengan putusan sejenis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 28 ayat (2) UU ITE harus dibaca sebagai delik penyebaran kebencian berbasis identitas, bukan sebagai pasal yang memidana setiap ekspresi yang menyinggung. Dalam Putusan Ratu Entok, hakim menilai pemenuhan unsur delik melalui keterhubungan antara pelaku, konten TikTok, objek agama, bukti elektronik, keterangan saksi, keterangan ahli, dan akibat sosial. Artikel ini menyimpulkan bahwa konsistensi penerapan pasal ujaran kebencian di ruang digital memerlukan parameter yang lebih terukur, terutama mengenai identitas yang dilindungi, sifat publik, intensi, substansi konten, jangkauan penyebaran, risiko nyata, autentikasi bukti elektronik, dan proporsionalitas pidana.
PERLINDUNGAN ANAK DARI KEKERASAN : MENELISIK NILAI-NILAI KEISLAMAN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji secara mendalam nilai-nilai keislaman yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU No. 35/2014) sebagai regulasi nasional dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak dari segala jenis kekerasan. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif (penelitian doktrinal) yang ditempuh melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) yakni menelaah UUD 1945, UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 3/1997 tentang Pengadilan Anak, UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), UU No. 17/2016, UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Perppu No. 1/2016, dan regulasi nasional lainnya terkait perlindungan anak, serta pendekatan konsep (conceptual approach) dengan menelaah nilai-nilai keislaman berdasarkan prinsip maqosid syari’ah berdasarkan pandangan Imam Al-Gazzali. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa berbagai regulasi nasional terkait perlindungan anak, artikel publikasi dengan fokus pembahasan tentang perlindungan anak, al-Qur’an, hadist, pendapat para ahli hukum dan ulama Islam, dan data lainnya yang masih relevan dengan penelitian. Data tersebut diperoleh melalui teknik studi kepustakaan (library research) tanpa melibatkan pengambilan data di lapangan (field research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat keselarasan fundamental antara prinsip-prinsip perlindungan anak dalam UUPA sebagai regulasi nasional dengan nilai-nilai keislaman berdasarkan prinsip maqosid syari’ah. Hukum Islam menempatkan perlindungan jiwa (hifzh al-nafs) dan keturunan (hifzh al-nasl) sebagai bagian dari tujuan syariat (maqasid syariah), yang secara implisit dan eksplisit melarang segala bentuk kekerasan dan penelantaran terhadap anak. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa regulasi nasional, meskipun bersifat sekuler atau bahkan didominasi oleh aturan-aturan yang berasal dari Barat, telah mengakomodasi prinsip-prinsip universal keadilan dan kemanusiaan yang sejalan dengan etika Islam. Potensi sinkronisasi terletak pada penguatan basis moral dan etika dalam implementasi hukum, serta penggunaan nilai-nilai keislaman sebagai sumber edukasi preventif di masyarakat.
IMPLIKASI PENGATURAN PEMIDANAAN DALAM KUHP BARU TERHADAP EFEKTIVITAS PENCEGAHAN TINDAK PIDANA
Disahkannya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP menjadi babak baru hukum pidana Indonesia. Aturan ini resmi meninggalkan era "balas dendam" (retributif) menuju hukum yang lebih humanis dan membimbing. Lewat penelitian yuridis normatif ini, kita melihat mengapa perubahan besar ini belum sepenuhnya mulus di lapangan. Sisi positifnya, hukuman tak lagi identik dengan penjara. Hakim kini punya ruang lebih fleksibel untuk menjatuhkan pidana kerja sosial, restorative justice, hingga sanksi yang disesuaikan dengan kondisi pelaku. Fokus utamanya adalah pemulihan dan pembenahan perilaku. Sayangnya, niat baik ini tersandung realitas. Pemahaman para penegak hukum seperti penyidik, jaksa, dan hakim belum merata. Ditambah lagi, fasilitas pendukung sanksi alternatif masih sangat minim, dan pasal-pasal baru rentan menimbulkan beda tafsir di berbagai daerah. Akibatnya, ada jurang lebar antara aturan di atas kertas (law in the books) dan praktik di lapangan (law in action). Agar KUHP Baru tidak sekadar jadi dokumen megah, kita butuh langkah nyata: melatih kapasitas para aparat, menyusun panduan teknis yang jelas, serta memperkuat kerja sama antarlembaga demi keadilan yang nyata bagi masyarakat
PENERAPAN HUKUMAN MAKSIMAL PELAKU PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA PENDIDIK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah No. 79/Pid.Sus/2025/PN.Srh Jo Putusan PT Medan No. 1699/Pid.sus/2025/PT.MDN. Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 11927K/PID.SUS/2025)
Kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh tenaga pendidik merupakan kejahatan serius yang tidak hanya melanggar hak anak, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana mengenai persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh tenaga pendidik sebagai alasan pemberat pemidanaan, kedudukan dan kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut pidana berat, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN.Srh jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1699/Pid.Sus/2025/PT.MDN. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang didukung data empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak secara tegas mengatur pemberatan pidana bagi pelaku yang berstatus pendidik atau tenaga kependidikan. Jaksa Penuntut Umum telah menjalankan kewenangannya secara optimal dengan menuntut pidana 17 tahun penjara berdasarkan status terdakwa sebagai tenaga pendidik. Putusan Pengadilan Negeri yang menjatuhkan pidana 17 tahun dinilai telah sesuai dengan tujuan perlindungan anak dan teori pemidanaan, sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi yang mengurangi pidana menjadi 10 tahun menimbulkan ketidakpastian hukum karena mendasarkan pertimbangannya pada konsep “mendekati dewasa” yang tidak dikenal dalam hukum positif Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi penegakan hukum untuk menjamin perlindungan maksimal terhadap anak korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.
ANALISIS NORMATIF TERHADAP BATASAN JUDICIAL ACTIVISM OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI (ANALISIS PUTUSAN MK NO. 90/PUU-XXI/2023)
Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait syarat usia calon Presiden dan Wakil Presiden. Kajian difokuskan pada kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 serta dasar pembenaran normatif atas putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa judicial activism dapat dibenarkan untuk mengisi kekosongan hukum, menjamin keadilan substantif, dan menjawab persoalan konstitusional yang tidak direspons oleh pembentuk undang-undang. Namun, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dinilai melampaui batas kewenangan karena tidak hanya menafsirkan norma, tetapi juga membentuk norma baru yang termasuk dalam ranah open legal policy. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan pengaturan prosedural mengenai batas-batas judicial activism MK agar fungsi checks and balances tetap terjaga tanpa mengorbankan prinsip pemisahan kekuasaan.
BATAS KONSTITUSIONAL FUNGSI PENGAWASAN KOMISI III DPR RI TERHADAP PROSES PERADILAN DALAM NOMOR PERKARA 155/PID.SUS-TPK/2025/PN MDN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH
Penelitian ini bertujuan menganalisis batas konstitusional fungsi pengawasan Komisi III DPR RI terhadap proses peradilan dalam Nomor Perkara 155/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip independensi kekuasaan kehakiman berdasarkan perspektif hukum tata negara dan siyasah dusturiyah. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, putusan, serta dokumen yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan Komisi III DPR RI merupakan kewenangan konstitusional dalam kerangka checks and balances, namun pelaksanaannya dibatasi oleh prinsip negara hukum, pemisahan kekuasaan, dan independensi kekuasaan kehakiman. Keterlibatan Komisi III DPR RI sebagai penjamin penangguhan penahanan A.C.S. tidak bertentangan secara eksplisit dengan hukum acara pidana, tetapi berpotensi melampaui batas konstitusional karena dapat menimbulkan persepsi adanya pengaruh politik terhadap proses peradilan serta mengurangi kepercayaan publik terhadap asas equality before the law. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, tindakan tersebut dinilai kurang selaras dengan prinsip al-'adl, al-amānah, dan taḥdīd al-sulṭah. Penelitian ini menawarkan tiga parameter batas konstitusional pengawasan DPR, yaitu tidak memasuki perkara konkret, tidak memengaruhi independensi aparat penegak hukum, dan tetap menjamin persamaan setiap warga negara di hadapan hukum.
ANALISIS PENGGUSURAN RUMAH DAN LAHAN PERTANIAN MILIK KELOMPOK TANI PADANG HALABAN MENURUT PERSPEKTIF SIYASAH ASY-SYAR’IYYAH
Konflik agraria masih menjadi salah satu persoalan mendasar dalam penyelenggaraan hukum dan pemerintahan di Indonesia. Salah satu kasus yang menimbulkan perhatian publik adalah penggusuran rumah dan lahan pertanian milik Kelompok Tani Padang Halaban di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara. Penggusuran tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian material berupa hilangnya tempat tinggal dan lahan produktif, tetapi juga berdampak pada terputusnya sumber penghidupan masyarakat yang selama bertahun-tahun menggantungkan kehidupan mereka pada sektor pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggusuran rumah dan lahan pertanian Kelompok Tani Padang Halaban berdasarkan perspektif siyasah asy-syar’iyyah serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan hak rakyat atas sumber penghidupan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta laporan lembaga terkait konflik agraria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak atas sumber penghidupan merupakan bagian integral dari tujuan siyasah asy-syar’iyyah yang berlandaskan prinsip keadilan (al-‘adl), kemaslahatan (al-maṣlaḥah), perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs), dan perlindungan harta (ḥifẓ al-māl). Penggusuran yang mengakibatkan hilangnya tempat tinggal dan sumber penghidupan masyarakat berpotensi bertentangan dengan tujuan syariat serta belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan sosial yang dijamin dalam UUD 1945 dan hukum agraria nasional. Oleh karena itu, penyelesaian konflik agraria perlu mengedepankan perlindungan hak-hak masyarakat, partisipasi publik, dan pendekatan kemaslahatan sebagai dasar perumusan kebijakan.
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM ANCAMAN KEKERASAN MELALUI TIKTOK PADA SUBDIT CYBER POLDA SUMATERA UTARA
Ancaman kekerasan melalui TikTok menempatkan penyidik pada persoalan ganda, yaitu melindungi korban secara cepat dan membuktikan hubungan antara konten, akun, perangkat, serta pelaku. Penelitian ini menganalisis praktik penanganan laporan, faktor yang memengaruhi efektivitas penyelidikan dan penyidikan, serta upaya mengatasi hambatan pada Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara. Metode yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif dan empiris terbatas dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis wawancara terdokumentasi AKP Fery Kusnadi yang dipublikasikan pada 2021, tanpa menganggapnya sebagai wawancara baru atau keterangan khusus TikTok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan yang efektif memerlukan penerimaan laporan yang responsif, preservasi konten sejak awal, pemeriksaan korban dan saksi, akuisisi forensik, atribusi akun kepada orang tertentu, serta gelar perkara yang menguji keterhubungan seluruh alat bukti. Penerapan Pasal 29 juncto Pasal 45B Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mensyaratkan informasi bermuatan ancaman dikirim secara langsung kepada korban, sehingga unggahan publik tidak otomatis memenuhi delik tersebut. Efektivitas dipengaruhi oleh akun palsu, penghapusan konten, keterbatasan metadata, kecepatan permintaan data, integritas bukti elektronik, ketepatan kualifikasi delik, kapasitas forensik, koordinasi kelembagaan, dan kelengkapan laporan korban. Penguatan daftar periksa bukti TikTok, matriks kualifikasi delik, prosedur preservasi dan rantai penguasaan, koordinasi dini dengan penuntut umum, serta komunikasi perkembangan perkara menjadi langkah utama yang direkomendasikan.
Kebijakan Hukum Pidana mengenai Asset Recovery sebagai Instrumen Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi
Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menyebabkan kerugian besar terhadap keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional. Penanggulangan korupsi tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pengembalian aset hasil tindak pidana melalui mekanisme asset recovery. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum asset recovery dalam sistem hukum pidana Indonesia, pelaksanaannya dalam pengembalian kerugian negara, serta kebijakan hukum pidana yang diperlukan untuk mengoptimalkannya. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan asset recovery terdapat dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan ketentuan perampasan aset. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa kesulitan pelacakan aset, penggunaan pihak ketiga sebagai nominee, keterbatasan kerja sama internasional, dan belum adanya undang-undang khusus perampasan aset tanpa pemidanaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, koordinasi antarlembaga, pemanfaatan teknologi pelacakan aset, dan kerja sama internasional untuk meningkatkan efektivitas pengembalian kerugian negara akibat korupsi.
Hambatan Pelaksanaan Pemulihan Psikis Anak Korban Kekerasan Seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palu
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang merupakan pelanggaran serius terhadap martabat dan hak asasi manusia serta menimbulkan dampak tidak hanya pada aspek fisik, tetapi juga psikologis. Trauma, ketakutan, kecemasan, dan gangguan emosional yang dialami korban berpotensi menghambat proses tumbuh kembang serta memengaruhi kualitas hidup anak di masa mendatang. Untuk itu, pemulihan psikis menjadi bagian penting dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Jaminan atas hak tersebut telah diatur dalam berbagai instrumen hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Meskipun demikian, pelaksanaan pemulihan psikis masih menghadapi berbagai kendala dalam praktiknya. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa hambatan pelaksanaan pemulihan psikis anak korban kekerasan seksual di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) kota palu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, dengan mengkaji atau menganalisis data primer dan sekunder yang diperoleh selama penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa hambatan utama dalam pemenuhan hak pemulihan psikis anak korban kekerasan seksual di DP3A Kota Palu berasal dari budaya hukum keluarga korban, terutama penolakan orang tua terhadap layanan psikologis. Penolakan tersebut disebabkan oleh masih rendahnya pemahaman orang tua mengenai dampak psikologis kekerasan seksual, sehingga mereka menganggap anak tidak memerlukan pendampingan. Akibatnya, meskipun DP3A Kota Palu telah memiliki mekanisme pelayanan dan dasar hukum yang jelas, pemenuhan hak pemulihan psikis belum dapat terlaksana secara optimal tanpa persetujuan dan keterlibatan keluarga korban.