ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELANGGAR HUKUM PEMERINTAH DAERAH TERKAIT TIDAK MEMBAYAR INSENTIF DOKTER

Hasrul Buamona; Rika Aulia Bihaqqis

doi:10.46576/lj.v6i2.7496

ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELANGGAR HUKUM PEMERINTAH DAERAH TERKAIT TIDAK MEMBAYAR INSENTIF DOKTER

Hasrul Buamona, Rika Aulia Bihaqqis

Abstract

Berdasarkan Ketentuan Dalam Undang-Undang Kesehatan, Kepala Daerah Yang Membawahi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Memiliki Kewajiban Hukum Untuk Memastikan Pemenuhan Insentif Tenaga Medis Secara Tepat. Penelitian Ini Mengunakan Pendekatan Yuridis Normatif Melalui Data Sekunder Yang Didukung Oleh Data Primer, Menemukan Bahwa Adanya Kelalaian Dalam Memenuhi Kewajiban Tersebut Dan Dapat Dikategorikan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad). Sehingga Secara Hukum Membuka Ruang Untuk Diajukannya Gugatan Melalui Peradilan Tata Usaha Negara.

Keywords

Insentif Dokter, Melanggar Hukum dan Pengadilan Tata Usaha Negara

Full Text:

PDF

References

Buku

Agustina, Rosa. (2012). Perbuatan Melawan Hukum, Dalam Rosa Agustina dkk. Hukum Perikatan. Denpasar: Pustaka Larasan.

Buamona, Hasrul. (2020). Politik Hukum Rumah Sakit Perseroan Terbatas Dalam Perspektif Pasal 34 Ayat (3) UUD 1945.Yogyakarta: Istana Agency.

Buamona, Zoura Shahifah dan Buamona, Hasrul. (2024). Membangun Kebijakan Hukum Apoteker dan BPOM RI (Omnibus Law Kesehatan). Yogyakarta: Istana Agency.

Buamona, Hasrul dan King Faisal Sulaiman. (2025). Aspek Hukum Kebijakan Sistem Jaminan Sosial dan Tanggung Jawab Negara. Yogyakarta:Tanah Air Beta.

Bustomi, T.(1994). Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara dalam Teori dan Praktek. Bandung:Penerbit Alumni.

Bagir, Manan. (1994). Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945. Jakarta:Sinar Harapan.

Dumilah, Ayuningtyas & Setiadi. (2003). Sistem Pemberian Insentif yang Berpihak Pada SDM Kesehatan Daerah Terpencil: Atas nama Keadilan &Cita-Cita Reformasi Manajemen SDM Kesehatan.Jakarta, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia.

Mertokusumo, Sudikno. (2019). Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah. Jogjakarta:Maha Karya Pustaka.

M. Hadjon, Philipus.(1993). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Marbun, S.F. (2012). Hukum Administrasi Negara.Yogyakarta: FH UII Press.

Pedoman Insentif Bagi Tenaga Kesehatan. (2001). Biro Kepegawaian Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. Jakarta.

Setiawan, R. (2004). Pokok-Pokok Hukum Perikatan.Bandung: Bina Cipta.

The Liang Gie.(1993). Keadilan Sebagai Landasan Bagi Etika Administrasi Pemerintahan dalam Negara Indonesia, Liberty:Yogyakarta.

Tjandra, W. Riawan. (2015). Teori dan Praktek Peradilan Tata Usaha Negara. Edisi Revisi. Cetakan ke-10. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Tim Penyusun, Anotasi Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. (2017). Jakarta. Universitas Indonesia dan Center for Study of Governance and Administrative Reform.

Journal articles:

Buamona, Hasrul, Irma Febriana dan Rika Aulia Bihaqqis, (2024). Membangun Peradilan Profesi Medis Di Bawah Kekuasaan Kehakiman, Jurnal Yuridis, Volume: 11, Nomor: 1, Juni 2024.

Dumilah Ayuningtyas, (2006) A Pro Worker Incentive/Pay Scheme For Health Care Manpower In Remote Areas: Case Study in Lampung Province. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan. No.2 tahun 2006.

DeSantis, V.S. (1996) Comparing Job Satisfaction Among Public and Private Sector Employee. American Review of Public Administration. 23 (3).

Mustamu, Julista. (2011). Diskresi dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan. Jurnal Sasi, Fakultas Hukum UNPATTI Ambon, Vol 17, No.2, 2011.

Mustamu, Julista, (2014). Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah, Jurnal Sasi. Fakultas Hukum UNPATTI Ambon, Vol.20 No.2. 2014.

Paskarina, Carolina, (2017). Politik Kesejahteraan di Tingkat Lokal, Jurnal Pemikiran Sosial Ekonomi Prisma Edisi 1, Vol 36.2017.

Finlay, W., Martin, J., Roman, P.M., dan Blum, T.C. (1995). Organizational Structure and Job Satisfaction: Do Bureaucratic Organization Produce More Satisfied Employees? Journal of administration and Society.27 (3).

Maruapey, M.H. dan Sastrawan, B. (2023). “Analysis of Incentive Provision at The Regional General Hospital of Bogor City,” 6(3)

Salam, Syukron. (2018). Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa, Nurani Hukum. Vol. 1 No. 1 Desember 2018.

Setiawan, Adam dan Asyikin, Nehru, (2020) Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penggunaan Diskresi Sebagai Instrumen Pelayanan Publik. Jurnal Mimbar Hukum, Vol 32, Nomor 1, Februari 2020.

Geraldi Fauzi Alifian, Muhammad dan Erliyana,Anna. (2023). Kompetensi Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan. Unes Law Review. Vol 6 No.2 2023.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952.

Peraturan Bupati Ngada Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Insentif Bagi Dokter Pegawai Negeri Sipil Dan Dokter Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa. Berita Dareah Kabupaten Ngada Tahun 2023 Nomor 2.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad). Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 940.

World Wide Web:

Buamona, Hasrul saat memberikan pendapat hukum sebagai Ahli Hukum Kesehatan terkait Insentif Dokter Yang Tidak Dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sula: https://kalesang.id/2025/07/04/hasrul-buamona-insentif-tak-dibayar-dokter-layak-gugat-pemkab-sula-ke-pengadilan/ dan https://www.jurnalswara.com/2025/07/05/dokter-sula-mogok-pakar-hukum-kesehatan-imbau-bupati-sula-patuhi-undang-undang-kesehatan/ diakses pada diakses pada 14 Juli 2025.

https://kumparan.com/kumparannews/menkes-usul-insentif-rp-30-juta-untuk-dokter-spesialis-di-daerah-terpencil-25GXgPKN0k9/1 diakses pada 8 Juli 2025.

https://www.jurnalswara.com/2025/05/25/gaji-insentif-dokter-sula-digelapkan-butuh-audit-khusus-keuangan-dinas-kesehatan/ diakses pada pada 8 Juli 2025.

https://siwalimanews.com/tepati-janji-gubernur-bayar-tunggakan-insentif-dokter-haulussy/ diakses pada 8 Juli 2025

https://www.metrotvnews.com/read/kWDCnpZD-8-bulan-insentif-tak-dibayar-puluhan-dokter-rsud-kabupaten-muna-mogok-kerja/ diakses pada 8 Juli 2025

https://www.hukumonline.com/berita/a/100-tahun-ostermann-arrest--refleksi-kontrol-hukum-terhadap-kekuasaan-lt67493315e89f6/?page=1 diakses pada 15 Juli 2025

DOI: https://doi.org/10.46576/lj.v6i2.7496