PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBEBASAN BERAGAMA BAGI MASYARAKAT MINORITAS (Studi Komparatif: Hukum Nasional Dan Hukum Thailand)

Abstract

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kebebasan beragama bagi masyarakat minoritas di Indonesia dan Thailand Selatan masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Meskipun kedua negara memiliki landasan hukum yang menjamin kebebasan beragama, implementasinya sering kali tidak efektif, terutama bagi kelompok minoritas yang menghadapi diskriminasi sistematis dan hambatan struktural.

Di Indonesia, meskipun UUD 1945 dan berbagai peraturan lainnya menjamin kebebasan beragama, regulasi sering digunakan untuk membatasi hak-hak minoritas. Hambatan ini diperburuk oleh lemahnya penegakan hukum, tekanan sosial dari kelompok mayoritas, serta kurangnya pendidikan multikultural yang menanamkan nilai toleransi. Hal ini mengakibatkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas seperti Ahmadiyah, Syiah, dan Kristen.

Di Thailand Selatan, masyarakat Melayu-Muslim menghadapi tantangan yang berbeda, yaitu diskriminasi struktural, kebijakan represif yang bersifat militeristik, dan minimnya representasi politik. Kebijakan pemerintah pusat yang lebih berfokus pada stabilitas keamanan dibandingkan perlindungan hak asasi manusia telah memperburuk situasi kebebasan beragama di wilayah tersebut.

Efektivitas perlindungan hukum di kedua negara sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah untuk menciptakan regulasi yang inklusif, memperkuat penegakan hukum yang netral, dan mengatasi tekanan dari kelompok mayoritas atau kelompok dominan. Selain itu, upaya untuk meningkatkan pendidikan multikultural dan memperkuat representasi politik masyarakat minoritas merupakan langkah penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis.