PENEGAKAN HUKUM PIDANA PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA UNTUK MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT PADA USAHA PERKEBUNAN

Jhon Tyson Pelawi; Ismansyah Ismansyah; Muhammad Yamin Lubis; Marlina Marlina

doi:10.46576/lj.v5i1.5438

PENEGAKAN HUKUM PIDANA PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA UNTUK MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT PADA USAHA PERKEBUNAN

Jhon Tyson Pelawi, Ismansyah Ismansyah, Muhammad Yamin Lubis, Marlina Marlina

Abstract

Penelitian ini bertujuan menciptakan pembangunan berkelenjutan dalam bidang usaha pada sektor perkebunan dan menjadi perhatian yang sangat khusus dan strategis dalam mewujudkan perlindungan hak asasi manusia dan pembangunan ekonomi negara. Menurut teori keadilan yang dikemukakan L.A. Hart maka penegakan hukum yang adil seharusnya tidak memberikan penerapan diskriminatif terhadap subjek hukum tertentu. Metode penelitian ini menggunakan 274 putusan pengadilan sejak tahun 2015 - 2022 yang mengadili persoalan kepemilikan lahan Perkebunan antara Masyarakat dan Perusahaan. Hasil Analisa berdasarkan data putusan pengadilan memutuskan 274 putusan perkara penggunaan lahan perkebunan dijatuhkan sanksi pidana kepada Masyarakat dan tidak ada putusan yang menjatuhkan sanksi pidana terhadap korporasi. Terdapatnya inkonsistensi penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha perkebunan di dasarkan pada terjadinya disharmoni atas Pasal 14 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Pasa 107 tentang sanksi pidana dan administrasi atas pelanggaran terhadap lahan perkebunan. Kesimpulan dari penelitian ini terdapatnya inkonsistensi yang menimbulkan diskriminasi penerapan sanksi terhadap korporasi dengan masyarakat pelaku usaha perkebunan yang melakukan tindak pidana Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Keywords

Criminal Liability, Plantation Land, Sanctions, Development.

Full Text:

PDF

References

Aqil, N. A., Syahrin, A., & Triana, W. (2024). Implementation of Minister of Environment Regulation Number 7 of 2014 in The Implementation of Additional Criminal For Corporations That Commit Environmental Crime. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, 4(1), 119–146. https://doi.org/10.15294/ipmhi.v4i1.71244

Bening, W., & Rafiqi, I. D. (2023). Permasalahan Hukum Pengaturan Bank Tanah Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jurnal Suara Hukum, 4(2), 265–298. https://doi.org/10.26740/jsh.v4n2.p265-298

Cahyono, J., & Jonathan, J. (2023). PENEGAKAN HUKUM BAGI KORPORASI YANG MENAWARKAN PEMANDU KARAOKE UNTUK PROSTITUSI. JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT, 11(3), 317–326. https://doi.org/10.37081/ed.v11i3.4997

Citrawan, H. (2015). PROBLEMATIKA HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI: MENGURAI HUBUNGAN ANTARA REGULASI DAN KONFLIK SUMBER DAYA ALAM DI PAPUA. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 4(2), 279. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i2.24

Ghoriibah, U., Rahmi, E., & Yetniwati. (2021). Regulation of Land Use Rights After the Job Creation Act. https://doi.org/10.2991/assehr.k.211014.028

Hadi, S. (2018). Principles of Defense (Rechtmatigheid) In Decision Standing of State Administration. JURNAL CITA HUKUM, 5(2). https://doi.org/10.15408/jch.v5i2.7096

Keulen, B. F., & Gritter, E. (2011). Corporate Criminal Liability in the Netherlands (pp. 177–191). https://doi.org/10.1007/978-94-007-0674-3_6

Kusuma, M. N. A.-H., Fadhila, A., & Aini, N. (2022). Reforma Agraria Dalam Upaya Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Yang Berkeadilan Melalui Pembentukan Pengadilan Khusus. Jurnal Studia Legalia, 3(02), 86–100. https://doi.org/10.61084/jsl.v3i02.32

Obeng-Odoom, F. (2018). Valuing unregistered urban land in Indonesia. Evolutionary and Institutional Economics Review, 15(2), 315–340. https://doi.org/10.1007/s40844-018-0099-4

Overdevest, C., & Zeitlin, J. (2018). Experimentalism in transnational forest governance: Implementing European Union Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) Voluntary Partnership Agreements in Indonesia and Ghana. Regulation & Governance, 12(1), 64–87. https://doi.org/10.1111/rego.12180

Parwati, N. K. S., & Sudjito, M. (2012). Politik Hukum Pemberian Hak Guna Usaha Setelah Berlakunya Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 dan Implikasinya terhadap Nasib Petani. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 21(1), 141. https://doi.org/10.22146/jmh.16251

Pramudya, E. P., Wibowo, L. R., Nurfatriani, F., Nawireja, I. K., Kurniasari, D. R., Hutabarat, S., Kadarusman, Y. B., Iswardhani, A. O., & Rafik, R. (2022). Incentives for Palm Oil Smallholders in Mandatory Certification in Indonesia. Land, 11(4), 576. https://doi.org/10.3390/land11040576

Puspita S, R., Tyestas ALW, L., & Paramita Prabandari, A. (2020). AKIBAT HUKUM TIDAK TERPENUHINYA SYARAT-SYARAT PEMBUATAN AKTA JUAL BELI OLEH NOTARIS. NOTARIUS, 13(2), 819–837. https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31170

Saputra, R., Lina Sinaulan, R., & Farhana, F. (2023). Peranan Detasemen Khusus 88 Anti-Teror Dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Multidisiplin Indonesia, 2(9), 2764–2786. https://doi.org/10.58344/jmi.v2i9.551

Shannon Rosemary Bernadika, & Maura Kavita. (2023). Overkriminalisasi dan Ketidakadilan Gender: Norma Kesusilaan Sebagai Dasar Pembatasan Kebebasan Berpakaian Perempuan di Muka Umum. Binamulia Hukum, 10(2), 133–149. https://doi.org/10.37893/jbh.v10i2.383

Silviana, A., & Yunita, F. R. (2022). Uang Kerohiman Sebagai Bentuk Ganti Rugi Untuk Penggarap Tanah Tanpa Ijin Pemiliknya. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4(2), 336–363. https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.336-363

Suhariyanto, B. (2017). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI BERDASARKAN CORPORATE CULTURE MODEL DAN IMPLIKASINYA BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 6(3), 441. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i3.198

ten Voorde, J. M. (2017). THE DUTCH PENAL CODE UNDER REVIEW. Indonesia Law Review, 7(3). https://doi.org/10.15742/ilrev.v7n3.355

Winata, M. R., & Sinaga, E. M. C. (2019). TRANSPARANSI HAK GUNA USAHA MENDUKUNG REDISTRIBUSI LAHAN BERDASARKAN HAK KONSTITUSIONAL MENDAPATKAN INFORMASI. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 8(3), 421. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.341

Yosia Viera Martua Sianturi, & Alamsah Deliarnoor, N. (2024). Partispasi Bermakna Dalam Formulasi Kebijakan Publik: Studi Mengenai Proses Legislasi Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat Tahun 2018-2023. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik, 4(3), 142–155. https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3.1865

Zakariya, R. (2022). MENYOAL ASPEK PEMIDANAAN PADA KLUSTER LINGKUNGAN DI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP ARAH PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN. LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria, 1(2), 153–170. https://doi.org/10.23920/litra.v1i2.589

DOI: https://doi.org/10.46576/lj.v5i1.5438