PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Studi Komparatif: Hukum Nasional Dan Hukum Thailand)

Mhd Sayyid Ihsan Rambe; Atikah Rahmi

doi:10.46576/lj.v5i1.5396

PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Studi Komparatif: Hukum Nasional Dan Hukum Thailand)

Mhd Sayyid Ihsan Rambe, Atikah Rahmi

Abstract

Kekerasan seksual adalah masalah umum di banyak negara, terutama Indonesia dan Thailand. Kekerasan terhadap anak terus meningkat. Kekerasan terhadap anak adalah masalah yang sangat penting di kedua negara tersebut. Tujuan dari penelitian komparatif ini adalah untuk melihat bagaimana undang-undang di Indonesia dan Thailand melindungi anak dari kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini memberikan penekanan khusus pada undang-undang yang berlaku di kedua negara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk memahami bagaimana kedua negara menangani banyak kasus kekerasan terhadap anak. Metode ini mempelajari standar hukum yang berkaitan dengan analisis kode hukum kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia dan Thailand. Meskipun ada undang-undang seperti undang-undang nasional dan undang-undang perlindungan anak di Indonesia, masalah implementasi dan kesadaran publik yang rendah membuatnya tidak efektif. Hukum perlindungan anak Thailand lebih terperinci dengan bantuan program sosial dan lembaga khusus. Penelitian ini membandingkan hukum di kedua negara dan menemukan faktor internal dan eksternal yang berkontribusi pada kasus kekerasan seksual pada anak. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, meskipun ada kesamaan dalam perlindungan hukum, dukungan sosial dan efisiensi berbeda. Indonesia dan Thailand berusaha meningkatkan perlindungan anak dari kekerasan seksual dengan membuat peraturan, penguatan hukum, dan pelaksanaan yang lebih baik. Thailand, berbeda dengan Indonesia, mengambil pendekatan yang lebih menyeluruh dengan kerangka hukum dan program sosial yang kuat; namun, mereka menghadapi kesulitan dalam menerapkannya, jadi kesadaran publik perlu ditingkatkan. Diharapkan penelitian ini akan memberikan informasi tentang upaya untuk meningkatkan regulasi dan perlindungan hukum.

Keywords

Kekerasan seksual, Yurudis Normatif, Perlindungan Hukum

Full Text:

PDF

References

Andini, Thathit Manon, ‘Identifikasi Kejadian Kekerasan Pada Anak Di Kota Malang’, Jurnal Perempuan Dan Anak, 2.1 (2019), p. 13, doi:10.22219/jpa.v2i1.5636

Asmawati, Hermi, ‘Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kejahatan Seksual Oleh Pelaku Anak’, Journal Evidence Of Law, 1.3 (2022), pp. 108–15, doi:10.59066/jel.v1i3.226

Cindrawati, ‘Tinjauan Hukum Pidana Dalam Penerapan Hukuman Tambahan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 81 UU No.17 Tahun 2016’, 71.1 (2021), pp. 63–71

Hamsar Suci Amalia, and Marwah Masruroh, ‘Perlindungan Hukum Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan’, Jurnal Ilmiah Research Student, 1.2 (2024), pp. 596–601, doi:10.61722/jirs.v1i2.1039

Handoko, Dimas, and Yeni Widowaty, ‘Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual’, Media of Law and Sharia, 4.1 (2022), pp. 14–33, doi:https://doi.org/10.18196/mls.v4i1.17208

Hukum Pidana, Jurnal, Al-ahkam DI Jurnal Hukum Pidana Islam PERBANDINGAN PERATURAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK INDONESIA DAN THAILAND Abunawas, Tri Dian Aprilsesa, Siti Aminah, Muhammad Tahir, Universitas Tanjungpura, and others, ‘Al-Ahkam’, 5.2, p. 2023

Ilyasa, Raden Muhammad Arvy, ‘Kajian Hukum Dan Viktimologi Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia’, Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, 2.1 (2022), pp. 25–42, doi:10.15294/ipmhi.v2i1.53748

Kayowuan Lewoleba, Kayus, and Muhammad Helmi Fahrozi, ‘Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak’, Esensi Hukum, 2.1 (2020), pp. 27–48, doi:10.35586/esensihukum.v2i1.20

Lalu, Muhamad Rofi’I, and Mawardi, ‘Analisis Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penjatuhan Sanksi Kebiri Pada Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak’, Jurnal Kolaboratif Sains, 5.10 (2022), pp. 706–19, doi:10.56338/jks.v5i10.2840

Mastur, Mastur, Syamsuddin Pasamai, and Abdul Agis, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual’, Journal of Lex Philosophy (JLP), 1.2 (2020), pp. 137–50, doi:10.52103/jlp.v1i2.213

Mftakul, Nurjannah, Kaimuddin Arfan, and Zamzami Abid, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Polresta Malang Kota’, Dinamika, Jurmal Ilmiah Ilmu Hukum, 10.1 (2022), pp. 1–52, doi:10.21608/pshj.2022.250026

Rahman, Fauzi, ‘Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong)’, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Univertsitas Syiah Kuala, 4.3 (2020), pp. 512–29

Rahmi, Atikah, ‘Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia’, DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4.1 (2019), pp. 140–59, doi:10.30596/dll.v4i2.3173

Rosa Virginia Wona, Rudepel Petrus Leo, and Heryanto Amalo, ‘Tinjauan Kriminologi Tentang Bentuk Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Kupang’, Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara, 2.2 (2024), pp. 252–70, doi:10.55606/birokrasi.v2i2.1191

Subrahmaniam Saitya, Ida Bagus, ‘Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak’, Vyavahara Duta, 14.1 (2019), p. 1, doi:10.25078/vd.v14i1.1097

Suryandi, Dody, Nike Hutabarat, and Hartono Pamungkas, ‘Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak’, Jurnal Darma Agung, 28.1 (2020), p. 84, doi:10.46930/ojsuda.v28i1.464

Syifaturohmah, Syifaturohmah, Anifta Dwi Zulianti, and Aulia Nur Aisyah, ‘Efektivitas Konvensi Hak Anak ( ICRC ) Dalam Kasus Eksploitasi Anak Di Thailand ( Studi Kasus Tahun 2019-2022 )’, WISSEN : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 2.3 (2024), pp. 154–71, doi:https://doi.org/10.62383/wissen.v2i3.181

BUKU

Government of the Kingdom of Thailand, ‘Prevention and Suppression of Prostitution Act, B.E. 2539 (1996)’, in Preventopn Adn Suppression of Prostitution Act, B.E. 2539 (1996) (ThaiLaws.com, 1996), MMDXXXIX, 1–10

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

Undang-undang Perlindungan Anak Tahun 2003

Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2014

Undang-undang Tindak Pidana Kekersan Seksual (TPKS)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

DOI: https://doi.org/10.46576/lj.v5i1.5396