Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Penanganan Kemacetan Lalu Lintas
DOI:
https://doi.org/10.46576/wdw.v18i3.4755Keywords:
Implementasi, Lalu Lintas, Jalan Raya, dan KemacetanAbstract
Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki keterkaitan dengan penanganan kemacetan lalu lintas di Kota Medan.Analisis dilakukan melalui pengumpulan data dari berbagai sumber untuk pembahasan tentang implementasi penanganan kemacetan di Kota Medan.Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi peraturan belum menunjukkan hasil yang optimal dalam menangani kemacetan di Kota Medan.Hal ini menunjukkan belum efektifnya pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.Analisis implementasi menyoroti pentingnya kebijakan terintegrasi terkait pengadaan infrastruktur, pengadaan armada massal angkutan umum, dan penegakan hukum dalam penyelenggaraan lalu lintas.Rekomendasi ditujukan untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan peraturan sehingga pelaksanaan peraturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan dapat memberikan dukungan pada aktivitas masyarakat.Sinergitas antar lembaga terkait di Kota Medan menjadi sangat diperlukan baik dari organisasi perangkat daerah di Kota Medan serta sinergitas dengan forum komunikasi pimpinan pimpinan daerah serta pihak pemangku kepentingan lainnya.Implementasi peraturan diharapkan dapat mendukung adanya upaya peningkatan kesadaran dari semua pihak dalam penyelenggaraan lalu lintas dan penggunaan jalan raya..
References
Baiquni, P. M. (2017). Agenda Kebijakan Pengembangan Wilayah di Era Digital dan Global. Prosiding Seminar Nasional Geografi UMS 2017.
Jaya, A. (2004). Konsep Pembangunan Berkelanjutan : In Tugas Individu Pengantar Falsafah Sains Semester Ganjil 2004.
Kurniawan, I. A. (2019). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRANSPORTASI PUBLIK BUS TRANSJAKARTA (BUSWAY) DALAM RANGKA MENGURANGI KEMACETAN. JURNAL ILMIAH ILMU ADMINISTRASI, 9(1). https://doi.org/10.33592/jiia.v9i2.258
Permatasari, I. A. (2020). Book Review KEBIJAKAN PUBLIK (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan). TheJournalish: Social and Government, 1.
Putra, A. A., & Adeswastoto, H. (2018). TRANSPORTASI PUBLIK DAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT PERKOTAAN. Jurnal Teknik Industri Terintegrasi, 1(1). https://doi.org/10.31004/jutin.v1i1.312
Sinaga, K. (2024). Kebijakan Pengembangan Wilayah Berbasis Pembangunan Yang Berkelanjutan di Provinsi Sumatera Utara. 18, 273–283.
Sururi, A. (2019). INOVASI KEBIJAKAN ORGANISASI SEKTOR PUBLIK MENUJU TERWUJUDNYA GOOD PUBLIC POLICY GOVERNANCE. Jurnal Good Governance, 15(1). https://doi.org/10.32834/gg.v15i1.96
Wardhana, Y. (2019). KEBIJAKAN PUBLIK BERPIHAK KEPADA SIAPA? LINIMASA: JURNAL ILMU KOMUNIKASI, 2(1). https://doi.org/10.23969/linimasa.v2i1.1385
Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Daerah kota Medan Nomor 9 tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Sumber Data Online
https://www.detik.com/sumut/berita/d-7085707/kenapa-medan-sering-macet-berikut-penyebabnya
Downloads
Published
Issue
Section
License
Jika makalah Anda diterima, penulis yang diidentifikasi sebagai penulis resmi yang sesuai untuk makalah tersebut akan menerima email yang meminta mereka untuk masuk ke Layanan Penulis; dan melakukan tahapan yang diarahkan untuk mempublish makalahnya






