KEPASTIAN HUKUM ATAS HAK AZASI NARA PIDANA SEBAGAI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN KELAS III KOTAPINANG

Abstract

Kepastian hukum bagi narapidana dalam mempertahankan hak azasi nya selaku warga Negara ketika berada di Lembaga Pemasyarakatan merupakan dari bagian kepastian hukum dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar dapat diterima kembali di kalangan masyarakat umum tanpa harus dikucilkan. Sehingga lembaga pemasyarakatan memiliki peran dalam pelaksanaan pembinaan narapidana melalui sistem pemasyarakatan berbasis pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi demi menjunjung tinggi HAM nya. Metode penelitian ini adalah penelitian normatif dengan didukung penelitian lapangan pada data skunder. Kemudian teori yang digunakan ialah teori kepastian hukum atas hak azasi nara pidana sebagai warga binaan pemasyarakatan. Hal ini dalam perkembangannya pembinaan yang dilakukan menjadi tidak optimal karena kompleksnya permasalahan yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan, diantaranya kelebihan daya tampung (over cafasity) yang terjadi di lembaga pemasyarakatan akibat bertambahnya jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan yang signifikan yang tidak sebanding dengan kapasitas hunian yang ada di lembaga pemasyarakatan hal ini terjadi pada tiap-tiap lembaga pemasyarakatan yang tersebar di Indonesia termasuk juga di lembaga pemasyarakatan kelas III Labuhanbatu Selatan.

Kata Kunci :  Hukum, Hak Azasi, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan