POLITIK HUKUM PEMBARUAN SISTEM PERADILAN MILITER DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAJURIT TNI

Abstract

Sistem peradilan militer di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 merupakan produk hukum dari konfigurasi politik Orde Baru yang belum diperbarui hingga saat ini, sehingga menimbulkan persoalan akuntabilitas penegakan hukum terhadap prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penelitian ini bertujuan menganalisis politik hukum pengaturan sistem peradilan militer, politik hukum pembaruannya dalam kaitan dengan amanat reformasi TNI dan prinsip negara hukum, serta merumuskan model pembaruan yang mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yurisdiksi peradilan militer yang dibangun atas dasar keanggotaan personel (ratione personae) telah menimbulkan dualisme yurisdiksi dan membuka ruang impunitas, sebagaimana tampak pada tarik-menarik kewenangan dalam kasus korupsi di Basarnas tahun 2023. Amanat Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 dan Pasal 65 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 agar prajurit yang melakukan tindak pidana umum tunduk pada peradilan umum belum dilaksanakan karena tertahan oleh ketentuan peralihan Pasal 74 dan mandeknya revisi Undang-undang Peradilan Militer sejak 2005. Penelitian ini merekomendasikan model pembaruan yang meliputi restrukturisasi yurisdiksi berbasis sifat tindak pidana, penuntasan kebijakan satu atap di bawah Mahkamah Agung, keterbukaan persidangan dan publikasi putusan, serta penguatan pengawasan eksternal