Tanggung Jawab Negara Terhadap Implementasi Prinsip Parens Patriae Dalam Sistem Hukum Lingkungan Indonesia
Abstract
Keywords
Full Text:
PDF (Bahasa Indonesia)References
Asshiddiqie, Jimly. (2009). Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Rajawali Pers.
Fitzmaurice, Malgosia. (2014). Contemporary Issues in International Environmental Law. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
Hakim, Luthfi J. (2018). Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Restorative Justice. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 4(2), 125-146.
Hardjasoemantri, Koesnadi. (2017). Hukum Tata Lingkungan (Edisi ke-8). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Kusumaatmadja, Mochtar & Agoes, Etty R. (2015). Pengantar Hukum Internasional (Edisi ke-2). Bandung: PT Alumni.
Marzuki, Peter Mahmud. (2017). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Mas Achmad Santosa. (2001). Good Governance dan Hukum Lingkungan. Jakarta: ICEL.
Rahmadi, Takdir. (2015). Hukum Lingkungan di Indonesia (Edisi ke-2). Jakarta: Rajawali Pers.
Rangkuti, Siti Sundari. (2015). Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional (Edisi ke-3). Surabaya: Airlangga University Press.
Salim, H.S. & Sutrisno, Erlies Septiana. (2018). Hukum Sumber Daya Alam. Jakarta: Rajawali Pers.
Silalahi, M. Daud. (2014). Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (Edisi Revisi). Bandung: PT Alumni.
Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. (2015). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Edisi ke-17). Jakarta: Rajawali Pers.
Supriadi. (2016). Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar (Edisi ke-3). Jakarta: Sinar Grafika.
Syahrin, Alvi. (2018). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup. Jurnal Ilmu Hukum, 14(1): 45-62.
Wibisana, Andri G. (2017). Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Lingkungan Hidup: Perspektif Hukum Administrasi Negara. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 47(4): 504-528.
Wijonarko, Eko. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan dalam Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan. Jurnal Konstitusi, 17(2): 289-312.
Panggabean, Dio Poliando, Suhaidi, Jelly Leviza, dan Adwani. (2022).
State Responsibility for Enforcing Extradition Laws Against the Culprit Corruption Crimes in the Dimension of International Law. Journal of Lifestyle and SDGs Review 1 (2).
Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ten
DOI: https://doi.org/10.46576/wdw.v20i1.8279
Article Metrics
Abstract view : 11 timesPDF (Bahasa Indonesia) – 3 times
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2026 Nita Nur Vita

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Jurnal Warta Dharmawangsa Terindex pada:
Member Of :
Diterbitkan oleh:
UNIVERSITAS DHARMAWANGSA
Alamat : Jl. K. L. Yos Sudarso No. 224 Medan
Kontak : Tel. 061 6635682 - 6613783 Fax. 061 6615190
Email : warta@dharmawangsa.ac.id
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.








113.jpg)














