Penerapan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Lingkaran Pejabat Negara Republik Indonesia

Abstract

Korupsi merupakan tindak pidana khusus yang diatur di luar KUHP dan semakin marak terjadi di Indonesia, khususnya di kalangan pejabat negara. Banyak pejabat yang terlibat dalam praktik korupsi karena beberapa faktor, salah satunya adalah kekuasaan yang dimiliki, yang dapat memicu godaan untuk melakukan tindak pidana tersebut. Selain itu, penegakan hukum di Indonesia dalam menangani kasus korupsi juga masih belum tegas, sehingga tidak memberikan efek jera kepada pelaku dan tidak menimbulkan rasa takut di kalangan pejabat lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara di Indonesia serta penerapan hukum yang diterapkan dalam kasus-kasus tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif terhadap peraturan perundang-undangan dan praktik penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum dan ketidakberpihakan dalam proses peradilan menyebabkan korupsi di kalangan pejabat negara sulit diberantas secara efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mengatasi masalah ini, diperlukan perbaikan dalam sistem peradilan dan penegakan hukum yang lebih tegas agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku korupsi.