PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP KEAMANAN DATA: TANTANGAN DAN SOLUSI DI ERA TEKNOLOGI INFORMASI

Abstract

Ketika data memiliki nilai, keamanan dan kerahasiaan data menjadi sangat penting. Misalnya, data pribadi warga negara harus dilindungi karena dapat dieksploitasi oleh entitas jahat untuk kegiatan kriminal. Oleh karena itu, pemilik data memikul tanggung jawab. Keamanan data mencakup berbagai aspek seperti privasi, konsistensi, keaslian, ketersediaan, dan kontrol akses (Harun Mukhtar, 2018). Menurut Pasal 28G(1), warga negara berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan kekayaan. Namun, mengingat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, hak-hak individu tidak boleh hanya dipahami sebagai kepemilikan tekstual; privasi harus dianggap sebagai hak asasi manusia. Hak atas privasi lebih sensitif dan dapat dianggap sebagai hak individu karena berkaitan dengan data pribadi atau identitas individu. Rencana perlindungan data pribadi yang ada saat ini awalnya dimulai berdasarkan peraturan yang ada, khususnya Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang diundangkan pada tanggal 7 November 2016 - efektif mulai tanggal 1 Desember 2016. Diusulkan sejak tahun 2014, rencana perlindungan data pribadi RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) dinilai penting demi keselamatan masyarakat. Mengingat RUU tersebut tidak masuk dalam Program Legislatif Nasional (Prolegnas) tahun 2018, maka pembahasan RUU PDP diharapkan selesai sebelum berakhirnya masa jabatan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia (DPR-RI) 2014-2019. Pada 24 Januari 2020, Presiden Joko Widodo menandatangani RUU PDP yang selanjutnya akan dibahas di DPR. RUU PDP diusulkan dalam Program Legislatif Nasional Prioritas DPR periode 2019-2024.