ANALISIS KEBIJAKAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) PADA SEKTOR ESENSIAL DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN GLUGUR KOTA KECAMATAN MEDAN BARAT KOTA MEDAN
DOI:
https://doi.org/10.46576/jpr.v9i1.2100Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Mengetahui pelayanan publik yang dilaksanakan di Kantor Kelurahan Glugur Kota Kecamatan Medan Barat Kota Medan selama kebijakan PPKM, (2) Untuk mengetahui inovasi pelayanan publik dikembangkan di Kelurahan Glugur Kota selama kebijakan PPKM diberlakukan.
Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode Kualitatif Deskriptif. Dengan metode ini peneliti dapat mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi dilapangan dengan panyajiann data yang akurat, sistematis dan sesuai dengan keadaan yang terjadi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi serta teknik analisis data yang terdiri dari, reduksi data, displey data verifikasi dan kesimpula.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pemberlakuan kebijakan PPKM di Kelurahan Glugur Kota tidak memberikan pengaruh dan kendala dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan. Karena untuk menyikapi dan mendukung aturan-aturan yang termuat dalam PPKM Pemerintahan Glugur Kota mengembangkan inovasi pelayanan publik berbasis online/digital yang disebut dengan layanan pencet.
Kata Kunci: PPKM, Pelayanan Publik, Protokol Kesehatan
Referensi
Ahmad, Jamaluddin. 2015. Metode Penelitian Administasi Publik Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Gava Media
Development Planning, 4(2), 126-150.
https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.119.
Dwiyanto, Agus. 2017. Manajemen Pelayanan Publik : Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
Hardiyansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasi Edisi Keduam. Yogyakarta. Gava Media.
Intruksi Menteri Dalam Negeri No. 47 tentang PPKM Level 4,3,2 dan 1 Covid-19 di Jawa Bali.
Intruksi Menteri Dalam Negeri No.15 Tahun 2021 Tentang Aturan Pemberlakuan PPKM Darurat wilayah Jawa dan Bali.
Intruksi Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat untuk wilayah luar Jawa-Bali.
Kurniawan, R.C. 2016. Tantangan Kualitas Pelayanan Publik Pada Pemerintah Daerah. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, 7(1), 15-26.
Lan. 2003. Penyusunan Standart Pelayanan Publik. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
Mahsun, M. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
Maleong, Lexi J. 2017. Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
Muhyiddin. 2020. Covid-19, New Normal, dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. Jurnal Perencanaan Pembangunan: The
Indonesian Journal Of DevelopmentPlanning, 4(2), 240-252. https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.118.
Mungkasa, O. 2020. Bekerja dari rumah (Working From Home/WFH): Menuju Tatanan Baru Era Pandemi COVID-19. Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal Of
Nuriyanto, N. 2014. Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkan Berdasarkan Konsep “Welfare State†Jurnal Konstitusi, 11(3), 428-453
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aperatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
Peraturan Pemerintah No. 96 tahun 2021 Tentang Pelayanan Publik
Rachman, Marjoni. 2021. Manajemen Pelayanan Publik. Sukarjo: Tahta Media Group.
Rahmadana, M.F., Mawati, A.T., Siagiaan, Nurhayati., Perangin-angin, M.A. 2020. Pelayanan Publik. Yayasan Kita Menulis. Sugiyono. 2014. Metode penelitian kualitatif dan kuantitafif. 380.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
