PERAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Sukiran Sukiran

Abstract


Peran pemerintah dalam mengarahkan dan menuntun warga masyarakatnya dibutuhkan sebuah perangkat yakni lewat peraturan perundang-undangfan. Untuk mewujudkan masyarakat yang demokratsi butuh pemahaman dari warganya secara universal dan utuh sehingga tidak disalah tafsirkan oleh warganya. Kebebasan berpendapat lewat akasi-aksi demonstrasi yang merupakan bagian dari proses demoktratisasi harus diiringan penegakan hukum lewat peraturan perundang-undangan agar jangan sampai mengarah pada anarkisme yang justru merugikan dan meresahkan warga negara yang lainya. Penyelenggaraan pemerintahan pun harus dikawal atau dikontrol dengan penegakan hukum sehingga tidak terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang.



DOI: https://doi.org/10.46576/wdw.v0i54.282

Article Metrics

Abstract view : 61 times
PDF (Bahasa Indonesia) – 53 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Warta Dharmawangsa

Jurnal Warta Dharmawangsa Terindex pada:

    

Diterbitkan oleh :

UNIVERSITAS DHARMAWANGSA

Alamat : Jl. K. L. Yos Sudarso No. 224 Medan
Kontak : Tel. 061 6635682 - 6613783  Fax. 061 6615190
Email   : Warta@dharmawangsa.ac.id


 Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.