PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK TERDAFTAR TERHADAP PELANGGARAN MEREK

Abstract

Di dalam era pembangunan yang sejalan dengan konvensi-konvensi internasional bahwa peranan merek menjadi sangat penting dalam menjaga persaingan usaha dan harus disesuaikan dengan peraturan merek yang berlaku. Dalam Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, disebutkan pertimbangan bahwa hukum merek harus disesuaikan dengan perjanjian Trade Related Aspect of Intelectual Property Right. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997, diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap pemegang hak merek barang terdaftar dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan terhadap merek barang terdaftar sebagai usaha persaingan yang tidak jujur seperti peniruan, pemalsuan, atau pemakaian merek tanpa hak terhadap merek-merek tertentu. Keadaan seperti ini tentu saja merugikan pemilik merek, tetapi juga akan merugikan para konsumen. 

            Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa setiap prinsip-prinsip yang dilaksanakan tersebut tergantung kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan kenyataan yang ada dilapangan. Bahwa dalam beberapa tahun belakangan ini banyak sekali terjadi pelanggaran terhadap hak merek. Pelanggaran hak merek itu mulai meningkat di Indonesia sejak kebijakan pasar bebas yang dicanangkan pemerintah Indonesia, dimana Investor Asing diberikan kesempatan untuk menanam modalnya di Indonesia. Untuk melindungi para pengusaha ataupun pemegang hak merek dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan terhadap hak merek barang terdaftar, maka perlu diberikan perlindungan hukum terhadap hak merek barang terdaftar.